Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, harus jeli atau seksama melihat program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan adanya penurunan keuangan daerah, kata anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD setempat Syarifuddin HR.
"Masa pandemi COVID-19 anggaran mengalami defisit, karena pendapatan daerah semakin menurun," ujar politisi Partai Demokrat tersebut di Penajam, Kamis.
Saat ini menurut Syarifuddin HR, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD tidak mencukupi untuk membayarkan sejumlah kewajiban pemerintah kabupaten.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak mampu membayar kewajiban diantaranya insentif atau TPP (tambahan pendapatan pegawai) ASN (aparatur sipil negara).
APBD Kabupaten tidak mampu membayarkan insentif atau TPP (tambahan penghasilan pegawai) ASN 100 persen yang selama ini menjadi harapan besar para PNS (pegawai negeri sipil).
Sedangkan untuk gaji THL (tenaga harian lepas) dialokasikan mencapai lebih kurang Rp128 miliar per tahun untuk sekitar 3.155 tenaga honorer.
"TPP itu menjadi harapan besar para PNS, karena rata-rata gaji habis untuk membayar utang ke bank," ucap Syarifuddin HR.
"Gaji THL atau honorer dinaikkan menjadi Rp3,4 per bulan atau setara UMK (upah minimum kabupaten) sesuai Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021," tambahnya.
Pemerintah kabupaten tegas Syarifuddin HR, harus jeli atau seksama memilah kegiatan dan program yang lebih penting agar menjadi prioritas dengan kondisi menurunnya keuangan daerah.
Memilah program dan kegiatan tersebut agar tidak ada kegiatan dan program yang bertolak belakang dari asas kesejahteraan masyarakat secara luas.
"Jangan sampai kesejahteraan masyarakat juga mengalami penurunan dengan adanya defisit anggaran daerah," kata Syarifuddin HR.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021
"Masa pandemi COVID-19 anggaran mengalami defisit, karena pendapatan daerah semakin menurun," ujar politisi Partai Demokrat tersebut di Penajam, Kamis.
Saat ini menurut Syarifuddin HR, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD tidak mencukupi untuk membayarkan sejumlah kewajiban pemerintah kabupaten.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak mampu membayar kewajiban diantaranya insentif atau TPP (tambahan pendapatan pegawai) ASN (aparatur sipil negara).
APBD Kabupaten tidak mampu membayarkan insentif atau TPP (tambahan penghasilan pegawai) ASN 100 persen yang selama ini menjadi harapan besar para PNS (pegawai negeri sipil).
Sedangkan untuk gaji THL (tenaga harian lepas) dialokasikan mencapai lebih kurang Rp128 miliar per tahun untuk sekitar 3.155 tenaga honorer.
"TPP itu menjadi harapan besar para PNS, karena rata-rata gaji habis untuk membayar utang ke bank," ucap Syarifuddin HR.
"Gaji THL atau honorer dinaikkan menjadi Rp3,4 per bulan atau setara UMK (upah minimum kabupaten) sesuai Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021," tambahnya.
Pemerintah kabupaten tegas Syarifuddin HR, harus jeli atau seksama memilah kegiatan dan program yang lebih penting agar menjadi prioritas dengan kondisi menurunnya keuangan daerah.
Memilah program dan kegiatan tersebut agar tidak ada kegiatan dan program yang bertolak belakang dari asas kesejahteraan masyarakat secara luas.
"Jangan sampai kesejahteraan masyarakat juga mengalami penurunan dengan adanya defisit anggaran daerah," kata Syarifuddin HR.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021