Tana Paser (ANTARA Kaltim) - Tim Terpadu Pengendalian Penyaluran bahan bakar minyak (TTPP BBM) bersubsidi, Kabupaten Paser, akan menghadap Menteri BUMN, Dahlan Iskan, untuk menanyakan kuota bagi daerah itu.
"Rencana menghadap ke pak menteri BUMN sudah diputuskan dalam rapat koordinasi membahas masalah BBM di Kabupaten Paser,†kata salah satu anggota Tim terpadu, Bambang, Rabu.
Tim terpadu ini beranggotakan lintas instansi yakni, pemerintah daerah, Polres Paser, Kodim 0904/Tanah Grogot dan Kejaksaan Negeri Tanah Grogot.
Tim terpadu yang diketuai Wakil Bupati Paser, HM Mardikansyah, bertugas melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi.
Selain itu, juga melakukan penertiban terhadap para pengetap maupun penimbun BBM bersubsidi.
Mengenai jadwal keberangkatan ke Jakarta untuk menghadap Menteri BUMN, Bambang hanya mengatakan dalam waktu dekat.
"Tim terpadu pasti berangkat karena bupati sudah menyakan setuju. Biaya keberangkatan tim ini dibiaya melalui APBD,†katanya.
Namun lanjut Bambang, sebelum menghadap Menteri BUMN, tim terpadu terlebih dahulu akan menghadap Gubenur Kaltim, Awang Faroek.
Kepada Menteri BUMN, tim terpadu akan menanyakan jumlah kuota BBM bersubsidi untuk kabupaten Paser.
"Sampai sekarang tim terpadu tidak tahu berapa kuota BBM bersubsidi untuk Paser. Kami pernah meminta kepada Pertamina agar kami dilibatkan dalam pendistribusian BBM subsidi sehingga kami tahu berapa jumlah kuota yang dialokasikan untuk Paser. Namun permintaan kami tidak ditanggapi,†katanya.
Selain itu, Tim Terpadu juga akan menanyakan bagaimana melakukan pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi sehingga tim terpadu bisa mengetahui apa yang terjadi sesungguhnya di SPBU.
"Informasi yang kami dapat sudah ada 12 SPBU di Kaltim yang ditutup karena bermasalah atau tidak layak," ungkap Bambang. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
"Rencana menghadap ke pak menteri BUMN sudah diputuskan dalam rapat koordinasi membahas masalah BBM di Kabupaten Paser,†kata salah satu anggota Tim terpadu, Bambang, Rabu.
Tim terpadu ini beranggotakan lintas instansi yakni, pemerintah daerah, Polres Paser, Kodim 0904/Tanah Grogot dan Kejaksaan Negeri Tanah Grogot.
Tim terpadu yang diketuai Wakil Bupati Paser, HM Mardikansyah, bertugas melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi.
Selain itu, juga melakukan penertiban terhadap para pengetap maupun penimbun BBM bersubsidi.
Mengenai jadwal keberangkatan ke Jakarta untuk menghadap Menteri BUMN, Bambang hanya mengatakan dalam waktu dekat.
"Tim terpadu pasti berangkat karena bupati sudah menyakan setuju. Biaya keberangkatan tim ini dibiaya melalui APBD,†katanya.
Namun lanjut Bambang, sebelum menghadap Menteri BUMN, tim terpadu terlebih dahulu akan menghadap Gubenur Kaltim, Awang Faroek.
Kepada Menteri BUMN, tim terpadu akan menanyakan jumlah kuota BBM bersubsidi untuk kabupaten Paser.
"Sampai sekarang tim terpadu tidak tahu berapa kuota BBM bersubsidi untuk Paser. Kami pernah meminta kepada Pertamina agar kami dilibatkan dalam pendistribusian BBM subsidi sehingga kami tahu berapa jumlah kuota yang dialokasikan untuk Paser. Namun permintaan kami tidak ditanggapi,†katanya.
Selain itu, Tim Terpadu juga akan menanyakan bagaimana melakukan pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi sehingga tim terpadu bisa mengetahui apa yang terjadi sesungguhnya di SPBU.
"Informasi yang kami dapat sudah ada 12 SPBU di Kaltim yang ditutup karena bermasalah atau tidak layak," ungkap Bambang. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013