Penajam (ANTARA Kaltim) - Penyaluran kredit usaha kepada masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dikelola masing-masing unit pelaksana kecamatan (UPK) di empat kecamatan, telah menyalurkan kredit mencapai Rp10 miliar.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten PPU, Tohar, Selasa, menjelaskan, panyaluran kredit usaha melalui PNPM kepada masyarakat sudah dilakukan sejak sejak 2008 lalu, dan pada tahun 2010-2011 mengalami peningkatan sangat signifikan.
"Tahun itu modal yang dimiliki empat UPK masih Rp7,6 miliar. Tapi akhir 2012 lalu sudah mencapai Rp10 miliar. Dana itu sudah diberikan kepada masyarakat dan bentuk kredit usaha. Ini sangat luar biasa peningkatannya," ungkapnya.
Kredit yang disalurkan kepada masyarakat tersebut, lanjut Tohar selain digunakan untuk memajukan usaha juga ada masyarakat untuk digunakan konsumtif. Hal ini tidak bisa dilarang karena sudah menjadi hak bagi pengambil kredit.
"Pengembalikan kredit dari masyarakat cukup lancar, ini terbukti dengan terus meningkatnya pendapatan yang diperoleh UPK setiap tahun," katanya.
Tohar berharap, lima tahun mendatang para UPK sudah bisa bersaing atau berdampingan dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) maupun Bank Pemerintah Daerah (BPD) unit di kecamatan dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat.
"Kami akui bahwa program PNPM ini pada akhirnya akan selesai. Tapi saya menantang rekan-rekan di UPK agar bisa tetap melanjutkan program ini, khususnya untuk penyaluran kredit," tegasnya.
Bahkan kata Tohar, yang paling mengalami kemajuan yang cukup pesat adalah UPK Kecamatan Sepaku. Saat ini mereka sedang membangun gedung khusus untuk bidang perkreditan.
"Biaya pembangunan diambil dari sebagian sisa hasil usaha atau keuntungan yang diperoleh selama ini," ujarnya.
Mengenai PNPM untuk pembangunan fisik, Tohar menjelaskan, sampai saat ini UPK sudah melaksanakan kegiatan sampai 82 persen. Adanya keterlambatan pelaksanaan, karena kegiatan baru bisa terlaksana pada awal triwulan ketiga.
"Mekanisme kan cukup panjang, mulai dari mengelola gagasan dari tingkat desa sampai verifikasi pada tingkat kecamatan. Akibatnya, ada keterlambatan pelaksanaan kegiatan," ucapnya.
Namun demikian, Tohar tetap optimistis bahwa akhir Februari mendatang 18 persen kegiatan yang belum terlaksana bisa rampung. Karena bila nanti tidak rampung sampai Februari, maka dana dari pusat akan dikembalikan, meskipun sudah masuk di rekening UPK.
Namun, tambahnya ada penurunan dana PNPM dari pusat, karena berkurangnya angka kemiskinan menjadi 11. 458 jiwa.
"Kami patut bersyukur karena pemkab tetap konsistem memberikan dana pengampingan yang mencapai Rp5,5 miliar. Ini angka yang cukup besar," katanya.
Pengelolaan PNPM di Kabupaten PPU, sudah menunjukan keberhasilan. Selain membantu dalam pembangun fisik dan non fisik, program PNPM juga membantu dalam pengembangan usaha masyarakat. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten PPU, Tohar, Selasa, menjelaskan, panyaluran kredit usaha melalui PNPM kepada masyarakat sudah dilakukan sejak sejak 2008 lalu, dan pada tahun 2010-2011 mengalami peningkatan sangat signifikan.
"Tahun itu modal yang dimiliki empat UPK masih Rp7,6 miliar. Tapi akhir 2012 lalu sudah mencapai Rp10 miliar. Dana itu sudah diberikan kepada masyarakat dan bentuk kredit usaha. Ini sangat luar biasa peningkatannya," ungkapnya.
Kredit yang disalurkan kepada masyarakat tersebut, lanjut Tohar selain digunakan untuk memajukan usaha juga ada masyarakat untuk digunakan konsumtif. Hal ini tidak bisa dilarang karena sudah menjadi hak bagi pengambil kredit.
"Pengembalikan kredit dari masyarakat cukup lancar, ini terbukti dengan terus meningkatnya pendapatan yang diperoleh UPK setiap tahun," katanya.
Tohar berharap, lima tahun mendatang para UPK sudah bisa bersaing atau berdampingan dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) maupun Bank Pemerintah Daerah (BPD) unit di kecamatan dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat.
"Kami akui bahwa program PNPM ini pada akhirnya akan selesai. Tapi saya menantang rekan-rekan di UPK agar bisa tetap melanjutkan program ini, khususnya untuk penyaluran kredit," tegasnya.
Bahkan kata Tohar, yang paling mengalami kemajuan yang cukup pesat adalah UPK Kecamatan Sepaku. Saat ini mereka sedang membangun gedung khusus untuk bidang perkreditan.
"Biaya pembangunan diambil dari sebagian sisa hasil usaha atau keuntungan yang diperoleh selama ini," ujarnya.
Mengenai PNPM untuk pembangunan fisik, Tohar menjelaskan, sampai saat ini UPK sudah melaksanakan kegiatan sampai 82 persen. Adanya keterlambatan pelaksanaan, karena kegiatan baru bisa terlaksana pada awal triwulan ketiga.
"Mekanisme kan cukup panjang, mulai dari mengelola gagasan dari tingkat desa sampai verifikasi pada tingkat kecamatan. Akibatnya, ada keterlambatan pelaksanaan kegiatan," ucapnya.
Namun demikian, Tohar tetap optimistis bahwa akhir Februari mendatang 18 persen kegiatan yang belum terlaksana bisa rampung. Karena bila nanti tidak rampung sampai Februari, maka dana dari pusat akan dikembalikan, meskipun sudah masuk di rekening UPK.
Namun, tambahnya ada penurunan dana PNPM dari pusat, karena berkurangnya angka kemiskinan menjadi 11. 458 jiwa.
"Kami patut bersyukur karena pemkab tetap konsistem memberikan dana pengampingan yang mencapai Rp5,5 miliar. Ini angka yang cukup besar," katanya.
Pengelolaan PNPM di Kabupaten PPU, sudah menunjukan keberhasilan. Selain membantu dalam pembangun fisik dan non fisik, program PNPM juga membantu dalam pengembangan usaha masyarakat. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013