Samarinda (ANTARA Kaltim) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) diminta membuat cetak biru (blue print) pembangunan wilayah perbatasan, yang diharapkan tuntas pada awal 2013, sehingga bisa diusulkan kepada pemerintah pusat agar masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019.
“Pembahasan RPJMN sendiri dimulai Februari 2014, sehingga kalau Kaltim cepat membuat cetak biru pembangunan wilayah perbatasan, maka ada kesempatan masuk dalam RPJMN 2015 – 2019, kalau tidak pasti ketinggalan,†kata Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Ir Sunarto MM pada Lokakarya Komisi I DPRD Kaltim yang bertemakan: “Paradigma Baru Penanganan Kawasan Perbatasan dari Sebatas Security Approach Terintegrasi dengan Security dan Prosperity Approachâ€, Sabtu (8/12) .
Selain Ir Sunarto MM, lokakarya yang dibuka secara resmi Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yahya Anja dan dipandu moderator tenaga ahli DPRD Kaltim, M Imron Rosyadi tersebut juga menghadirkan dua nara sumber lainnya, yakni Ketua Komisi I, Sudarno SE dan Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Pedalaman dan Daerah Tertinggal (BPKP2DT) Kaltim, Ir Frederik Bid MSi serta dua orang pembahas, yakni Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Syaparudin dan anggota Komisi I, Saifuddin DJ.
Menurut Sunarto, membangun wilayah perbatasan memerlukan kerja nyata dan sudah saatnya seluruh kementerian serta lembaga negara berhenti bicara.
“Membangun wilayah perbatasan sebagai beranda NKRI tak bisa lagi bicara untung rugi, saatnya sekarang bekerja, bukan lagi sekedar bicara,†kata Sunarto.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Sudarno, menegaskan pemerintah pusat tak bisa lagi memperlakukan wilayah perbatasan sebagai beranda belakang NKRI, yang hanya sekali-sekali ditengok.
“Beranda depan harus benar-benar diperhatikan sebagai bagian muka rumah besar NKRI. Ini demi marwah dan martabat sebagai Bangsa Indonesia,†kata Sudarno.
Sedangkan Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Pedalaman dan Daerah Tertinggal (BPKP2DT) Kaltim, Frederik Bid mengatakan SKPD-nya masih menemui banyak hambatan dalam merealisasikan pembangunan wilayah perbatasan.
“Kendala utama karena Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Pedalaman dan Daerah Tertinggal (BPKP2DT) Kaltim bukan eksekutor. Program dan anggaran milik kementerian lembaga serta SKPD lain,†kata Frederik.
Sekretaris Komisi I, Syaparudin dan anggota Komisi I, Saifuddin DJ meminta pemerintah pusat membuktikan komitmennya membangun wilayah perbatasan, apa pun kendalanya.
“Saya setuju, sekarang bukan saatnya lagi bicara, tapi bekerja,†kata Syaparudin.
“Kalau BNPP ini tak maksimal, bubarkan saja lembaga ini. Untuk apa ada lembaga negara, kalau kewenangannya nggak jelas, masih di bawah baying-bayang kementerian,†kata Saifuddin.
Anggota Komisi I, H Suwandi meminta seluruh usulan menyangkut pembangunan wilayah perbatasan disampaikan tertulis kepada pemerintah pusat.
“Tulis, tulis. Jangan hanya omong saja,†katanya.
Berbagai kritik dan masukan soal pembangunan perbatasan juga disampaikan sejumlah anggota DPRD Kaltim, seperti HM Arsyad Thalib, H Abdul Djalil Fatah, HA Waris Husain, Hj Puji Astuti dan peserta lokakarya lainnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
“Pembahasan RPJMN sendiri dimulai Februari 2014, sehingga kalau Kaltim cepat membuat cetak biru pembangunan wilayah perbatasan, maka ada kesempatan masuk dalam RPJMN 2015 – 2019, kalau tidak pasti ketinggalan,†kata Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Ir Sunarto MM pada Lokakarya Komisi I DPRD Kaltim yang bertemakan: “Paradigma Baru Penanganan Kawasan Perbatasan dari Sebatas Security Approach Terintegrasi dengan Security dan Prosperity Approachâ€, Sabtu (8/12) .
Selain Ir Sunarto MM, lokakarya yang dibuka secara resmi Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yahya Anja dan dipandu moderator tenaga ahli DPRD Kaltim, M Imron Rosyadi tersebut juga menghadirkan dua nara sumber lainnya, yakni Ketua Komisi I, Sudarno SE dan Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Pedalaman dan Daerah Tertinggal (BPKP2DT) Kaltim, Ir Frederik Bid MSi serta dua orang pembahas, yakni Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Syaparudin dan anggota Komisi I, Saifuddin DJ.
Menurut Sunarto, membangun wilayah perbatasan memerlukan kerja nyata dan sudah saatnya seluruh kementerian serta lembaga negara berhenti bicara.
“Membangun wilayah perbatasan sebagai beranda NKRI tak bisa lagi bicara untung rugi, saatnya sekarang bekerja, bukan lagi sekedar bicara,†kata Sunarto.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Sudarno, menegaskan pemerintah pusat tak bisa lagi memperlakukan wilayah perbatasan sebagai beranda belakang NKRI, yang hanya sekali-sekali ditengok.
“Beranda depan harus benar-benar diperhatikan sebagai bagian muka rumah besar NKRI. Ini demi marwah dan martabat sebagai Bangsa Indonesia,†kata Sudarno.
Sedangkan Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Pedalaman dan Daerah Tertinggal (BPKP2DT) Kaltim, Frederik Bid mengatakan SKPD-nya masih menemui banyak hambatan dalam merealisasikan pembangunan wilayah perbatasan.
“Kendala utama karena Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Pedalaman dan Daerah Tertinggal (BPKP2DT) Kaltim bukan eksekutor. Program dan anggaran milik kementerian lembaga serta SKPD lain,†kata Frederik.
Sekretaris Komisi I, Syaparudin dan anggota Komisi I, Saifuddin DJ meminta pemerintah pusat membuktikan komitmennya membangun wilayah perbatasan, apa pun kendalanya.
“Saya setuju, sekarang bukan saatnya lagi bicara, tapi bekerja,†kata Syaparudin.
“Kalau BNPP ini tak maksimal, bubarkan saja lembaga ini. Untuk apa ada lembaga negara, kalau kewenangannya nggak jelas, masih di bawah baying-bayang kementerian,†kata Saifuddin.
Anggota Komisi I, H Suwandi meminta seluruh usulan menyangkut pembangunan wilayah perbatasan disampaikan tertulis kepada pemerintah pusat.
“Tulis, tulis. Jangan hanya omong saja,†katanya.
Berbagai kritik dan masukan soal pembangunan perbatasan juga disampaikan sejumlah anggota DPRD Kaltim, seperti HM Arsyad Thalib, H Abdul Djalil Fatah, HA Waris Husain, Hj Puji Astuti dan peserta lokakarya lainnya. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012