Korupsi merajalela, penguasaan asing pada sumber daya alam, kemiskinan rakyat yang kian parah, krisis energi dan pangan, politik multipartai penuh intrik untuk kepentingan kelompok dan golongan, kekerasan sosial, serta lemahnya kepemimpinan nasional, adalah sedikit dari sekian banyak persoalan menonjol
belakangan ini.
Amat sulit menjelaskan bila semua problem tersebut terjadi pada bangsa Indonesia yang memiliki sumber daya alam demikian kaya, strategis secara geopolitik, serta berpenduduk 240 juta jiwa. Salah kelola, adalah kesimpulan paling sederhana dan mudah dipahami oleh mayoritas anak bangsa yang resah atas segala keruwetan di atas.
Namun ikhtisar tersebut niscaya dijelaskan, terlebih atas pertanyaan mendasar mengapa â€salah kelola†tersebut dapat berlangsung demikian lama.
Indonesia beruntung memiliki filosofi dan dasar negara bernama Pancasila yang hidup dalam sejarah dan akar budaya masyarakatnya sendiri. Ketika Soekarno memperkenalkan Pancasila sebagai dasar bagi Indonesia merdeka, pada tanggal 1 Juni 1945, setelah berhari-hari para tokoh kemerdekaan berpidato dan mengelaborasi pemikiran, sesungguhnya merupakan ekstraksi dari sejarah dan akar budaya sendiri yang
telah hadir dalam kehidupan rakyat Indonesia sebelum Indonesia merdeka.
Para pendiri Republik meyakini, dengan kemerdekaan dan Pancasila sebagai dasar negara, maka kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia dapat diwujudkan, sehingga tidak sulit untuk menyebut jika Indonesia dengan segala problematikanya hari ini merupakan konsekuensi dari deviasi dan penghianatan atas nilai-nilai Pancasila.
Jika para pemimpin kita teguh pada ajaran agamanya masing-masing, menggunakan rasa kemanusiaan dalam setiap kebijakan, mengedepankan kepentingan nasional serta menolak kooptasi asing, kukuh menjalankan prinsip-prinsip demokrasi yang bersumber pada akar sejarah dan tradisi bangsanya sendiri, serta menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan pengabdian, maka korupsi, konflik kepentingan untuk kelompok dan golongan, serta praktik menggadaikan kedaulatan negara niscaya mustahil terjadi.
Pada situasi ini, diperlukan langkah drastis untuk kembali ke Pancasila dalam konsep dan pratik berbangsa dan bernegara, yang tentu saja harus dimulai dari para pemimpin sebagai cermin bagi masyarakatnya.
Kembali kepada Pancasila berarti berhenti korupsi, mengakhiri permusuhan dan kecurigaan atas nama suku, agama, dan kelompok, mendistribusikan kesejahteraan, mempertahankan Indonesia baik secara politik, ekonomi dan budaya, mengganti konsepsi politik liberal yang jelas telah membuat bangsa Indonesia gamang.
Demikian pernyataan ini kami sampaikan sebagai bentuk komitmen atas perjuangan kaum muda untuk perbaikan nasib rakyat Indonesia.. Semoga seruan ini menjadi kesadaran dan perhatian, terima kasih. (*)
Pewarta: Ton Abdillah Has (Pendiri Kelompok Kajian Suluh Nusantara)Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
