Balikpapan (ANTARA News Kaltim) - Pertamina Unit Pengolahan (UP) V menjelaskan bahwa jatah bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dikurangi hingga 25 persen bagi Kota Balikpapan ditentukan pemerintah pusat dan DPR RI.
Humas Pertamina UP V, Malik di Balikpapan, Selasa, mengatakan, hingga kini jatah BBM bersudsidi tiap tahunnya justru terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang berkembang di daerah.
"Bahkan kuota yang diberikan ke daerah sudah dilebihkan 10 persen," katanya dalam rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Balikpapan di Ruang Rapat I Balaikota Balikpapan.
Penjelasan itu disampaikan juga untuk menjawab permintaan Ketua DPRD Balikpapan Andi Burhanuddin Solong yang berniat berdemonstrasi ke Pertamina bila tidak ada penjelasan mengenai hal tersebut.
Menurut Malik, soal kebocoran BBM bersubsidi terjadi karena banyak BBM bersubsidi digunakan oleh kendaraan industri seperti industri tambang batu bara. Kebocoran itu ditambah lagi ulah pengetap.
"Seharusnya kan kendaraan tambang itu pakai BBM non subsidi, tapi mobil truk-truk itu malah ikut mengantre di SPBU-SPBU," kata Malik.
Dihubungi terpisah, Asisten Manager Eksternal Pertamina Unit Pemasaran (UPms) VI Regional Kalimantan Bambang Irianto menegaskan, Pertamina mengikuti arahan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) dalam menyalurkan BBM Bersubsidi.
"Instruksinya, penyaluran BBM tidak boleh melebihi kuota. Karena itu kami menyesuaikan dengan kuota. Pertamina tidak berhak mengurangi ataupun menambah mbang," katanya.
BPH Migas adalah badan yang mengawasi proses hilir atau penjualan dan distribusi minyak dan gas. BPH Migas berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Jatah BBM Balikpapan tahun 2011 adalah 819 kilo liter, namun realisasinya Pertamina menyalurkan hingga 843 kilo liter liter. Bila dikurangi hingga 25 persen maka penyaluran itu berarti tinggal 614,25 kilo liter.
"BPH Migas menjatahkan penyaluran BBM di seluruh Indonesia 40 juta kilo liter untuk 2012 ini," kata Bambang Irianto.
Jumlah 40 juta kilo liter tersebut dibagi bagi kebutuhan seluruh Indonesia.
Beberapa hari sebelumnya, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menyatakan bahwa instruksi untuk menjaga realisasi penyaluran agar tidak melebihi kuota itu berpotensi menimbulkan gejolak sosial di masyarakat, seperti demonstrasi dan antrean panjang kendaraan.
Namun demikian, menurut Irianto, BPH Migas mengaku siap bertanggung jawab terhadap hal ini. (*)
