"Pemerintah harus lebih peka atas nasib rakyat miskin. Seharusnya, pascabatalnya kenaikan harga BBM, pemerintah melakukan langkah serius guna menurunkan ulang harga-harga kebutuhan pokok yang terlanjur naik," kata Ketua Umum DPP IMM Ton Abdillah Has melalui surat elektronik yang diterima ANTARA, Jumat.
IMM, ujarnya, tidak dapat membayangkan jika pada akhirnya pemerintah mengambil celah yang diberikan Undang-Undang APBN-P 2012 dengan menaikkan harga BBM beberapa bulan ke depan, sementara kenaikan harga barang akibat gonjang-ganjing kenaikan BBM sebulan belakangan ini tidak diatasi terlebih dahulu.
Dampaknya, lanjut dia, pasti akan semakin 'mencekik' rakyat. Apalagi, katanya, sempitnya lapangan pekerjaan, PHK yang terus mengancam, produktivitas petani yang menurun karena tak menentunya musim dan minimnya lahan garapan, serta ancaman resesi global yang menekan perekonomian nasional, akan semakin membebani rakyat.
"Perlu kami tegaskan, massifnya penolakan rakyat atas rencana kenaikan BBM beberapa waktu lalu merupakan ekspresi 'genuine'. Kerasnya penolakan mahasiswa di seantero nusantara adalah reaksi otentik tanpa campur tangan partai politik, apalagi partai politik yang berkoalisi dengan pemerintah," ujarnya.
DPP IMM, ujaqr Ton Abdillah Has, sangat menyayangkan sikap pemerintah dan partai politik pendukungnya yang malah mempertontonkan konflik politik yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan nasib rakyat.
"Sungguh tidak patut jika kegagalan menaikkan harga BBM bukannya diikuti dengan upaya serius pemerintah merapikan dampaknya pada kehidupan rakyat, tapi malah mempertontonkan pertikaian di antara parpol pendukung pemerintah," katanya.
IMM menilai, ancaman terjadinya kenaikan harga tersebut masih bisa saja direalisasikan mengingat keputusan "bersayap" sidang paripurna DPR yang mensyaratkan kenaikan dapat terjadi jika harga minyak dunia mengalami kenaikan sebesar 15 persen dalam waktu 6 bulan.
Di sisi lain, menurut DPP IMM, dampak langsung kepada rakyat sudah dirasakan lewat kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang mendahului keputusan DPR dan pemerintah.
"Kondisi ini dirasakan langsung rakyat miskin yang mesti mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli beras, minyak goreng, cabai dan kebutuhan pokok lainnya. Kondisi ini sayangnya luput dari perhatian serius pemerintah yang lebih sibuk melakukan evaluasi kegagalan di sidang paripurna DPR," kata Ton Abdillah Has. ***1***
Pewarta: AriefEditor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
