"Kami berharap Pemerintah Provinsi Kaltim selalu terbuka terkait pendapatan daerah yang diterima oleh pemerintah untuk kelancaran pembahasan APBD supaya berjalan dengan baik dan sesuai harapan," katanya di Samarinda.
Kelancaran pembahasan APBD oleh eksekutif dan legeslatif tentunya ada keterbukaan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kaltim dalam menyampaikan data penerimaan dan pendapatan, bukan hanya soal belanja pemerintah.
Menurutnya tanpa transparansi dalam pembahasan APBD, maka pembahasan menjadi lebih lama dan tidak sesuai target. Sehingga dapat menimbulkan kerugian dan dampak yang paling besar dirasakan oleh masyarakat.
"Lamanya pembahasan APBD menyebabkan keterlambatan pengesahan anggaran oleh DPRD dan evaluasi oleh pemerintah,” katanya.
Hal itu berdampak pada kegiatan pemerintah daerah mengacu pada penetapan anggaran.Artinya kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat berjalan karena belum ditetapkannya nilai APBD.
Selain itu ada pihakpihak lain seperti pemerintah pusat yang juga terlibat dalam proses penganggaran dari pembahasan , evaluasi,perbaikan hingga dapat sahkan.
"Oleh sebab itu kami berharap eksekutif dan legeslatif terus bersinergi dalam segala kebijakan termasuk dalam hal anggaran, demi kepentingan , kemajuan Provinsi Kalimantan Timur serta kesejahteraan masyarakat Kaltim," kata Safuad.
