"Perlu evaluasi, mengingat kami mencoba membenahi apa yang menjadi visi misi bupati yang ditekankan kepada SKPD untuk mengemban tugas sesuai porsi anggaran masing-masing SKPD," ujar Wakil Ketua II DPRD Berau, H Muharram di Tanjung Redep, Senin.
Permintaan itu mencuat dalam pembahasan KUA dan PPAS Kabupaten Berau 2012 diruang rapat gabungan komisi. Penekanan nominal SILPA menurutnya bisa dilakukan dengan langkah awal evaluasi terhadap SKPD.
"Kepada SKPD yang daya serapnya rendah maka akan direkomendasikan untuk pengurangan anggaran," katanya.
DPRD disebutkannya meminta pemerintah daerah agar menyesuaikan porsi anggaran terhadap beberapa SKPD yang berkaitan langsung dengan visi misi Berau.
"Pertanian, perkebunan dan perikanan, porsi anggaran untuk instansi ini yang perlu ditambah," sambung politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.
Sisi lain menjadi pertimbangan DPRD adalah dominan masyarakat Berau berusaha di tiga bidang ini. Terlebih potensi Berau terhadap sektor-sektor ini sangat besar.
"kita minta porsinya disesuaikan, nanti akan kita bahas lebih lanjut, hari ini kita belum bisa berbicara banyak dan belum masuk pada penyebutan nominal," ujar Muharram.
Ketua DPRD Berau, Ir Hj Elita Herlina, meminta agar pengelolaan APBD kelak bisa lebih menyentuh kepada masyarakat secara langsung.
"Selama ini sudah bagus namun kita harapkan bisa ditingkatkan lagi," ujar Elita. Senada dengan wakilnya, Ketua juga mengharapkan penambahan porsi kepada 3 SKPD itu.
Hanya saja lebih detail dimintanya agar porsi anggaran yang diberikan dihitung berdasarkan kepentingan maupun usulan yang bersangkutan. DPRD dalam hal ini sesuai tupoksinya hanya bisa memberikan persetujuan namun tetap dengan evaluasi awal peruntukan anggaran dan evaluasi hasil pengelolaan.
Editor : Iskandar Zulkarnaen
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
