Samarinda (ANTARA Kaltim) -  Ketua DPRD Kalimantan Timur M Syahrun meminta Pemerintah Provinsi Kaltim mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan penyelenggaraan APBD tahun 2014.

"WTP harus dipertahankan karena penilaian tertinggi dari BPK terhadap laporan keuangan tersebut menjadi indikator penilaian kinerja pemerintahan dan keberhasilan pelaksanaan pembangunan," katanya saat memimpin Rapat Paripurna ke-13 DPRD Kaltim di Samarinda, Selasa.

Rapat Paripurna dihadiri sebanyak 30 anggota DPRD Kaltim dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim 2014 dan pelaksanaan APBD 2014.

Menurut Syahrun, keberhasilan meraih WTP patut diapresiasi karena menunjukkan kinerja Pemprov Kaltim yang semakin baik ketimbang tahun sebelumnya yang mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sehingga prestasi ini dimintanya harus dipertahankan.

Sedangkan terkait penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi, Syahrun menyebut pelaksanaannya sudah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Sidang paripurna tersebut merupakan tindak lanjut dari penyampaian LKPj gubernur yang disampaikan Wagub Kaltim M Mukmin Faisyal pada rapat paripurna sebelumnya, sekaligus momentum penyerahan opini WTP oleh BPK, beberapa hari lalu.

Sementara itu, Asisten IV Sekprov Kaltim Meiliana yang mewakili Gubernur Kaltim, dalam kesempatan itu menyatakan akan menindaklanjuti saran dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kaltim dalam pemandangan umumnya.

"Posisi kami saat ini hanya mendengarkan semua masukan dari DPRD. Setelah ini, kami akan membahasnya dengan tim dari lintas SKPD, di antaranya unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)," katanya.

Terkait capaian target sasaran pembangunan yang dinilai beberapa fraksi di DPRD Kaltim masih kurang, dia mengatakan Pemprov Kaltim sudah bertekad melaksanakan pembangunan hingga tuntas, terutama melanjutkan program yang banyak memberi manfaat bagi masyarakat luas.

Menurutnya, masing-masing SKPD sesuai peran dan fungsinya terus memacu pembangunan, seperti Dinas Sosial sudah membentuk tim untuk menekan angka kemiskinan, termasuk program Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC) demi peningkatan mutu pendidikan.(*)

Pewarta: M.Ghofar
Editor : Rahmad

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.