Balikpapan (ANTARA) - Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) pada Triwulan IV-2024 (Oktober, November, Desember 2024) tercatat mencapai 6,12 persen secara tahunan (y-on-y). Angka ini menjadikan Kaltim sebagai penyumbang terbesar nilai tambah regional di Pulau Kalimantan dengan kontribusi hingga 47,29 persen.
Dari sisi produksi, sektor pertambangan dan penggalian masih menjadi penyokong utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim, sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi berasal dari Konsumsi Pemerintah. Pertumbuhan ini turut dipengaruhi oleh kinerja positif negara mitra dagang di tengah tantangan ekonomi global.
"Kinerja positif ini menunjukkan ketahanan ekonomi Kalimantan Timur meskipun dihadapkan pada tekanan eksternal. Dengan peran strategisnya, Kaltim terus menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Kalimantan," kata Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan I Kaltimtara, Heru Narwanta, Selasa.
Kaltim juga mencatat inflasi sebesar 1,36 persen secara tahunan (y-on-y) pada Maret 2025, dengan puncaknya terjadi pada periode Februari-Maret 2025 akibat tingginya permintaan menjelang Idul Fitri 1446 Hijriyah.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi, diikuti oleh kelompok perawatan pribadi serta penyediaan makanan dan minuman/restoran.
"Lonjakan inflasi selama Idul Fitri adalah fenomena musiman yang telah diantisipasi. Kinerja APBN dan koordinasi pemerintah daerah yang solid membantu menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan pokok," kata Heru.
Per 31 Maret 2025 juga bahwa realisasi Pendapatan Negara di Kaltim mencapai Rp4,92 triliun, sementara Belanja Negara mencatat Rp10,37 triliun atau 18,76 persen dari pagu tahunan. Fokus pada peningkatan SDM (sumber daya manusia) melalui program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis yang telah diuji coba di tiga kabupaten-kota.
Pada masa tiga bulan ini juga penerimaan perpajakan mencatat pemasukan Rp4,18 triliun, didominasi oleh Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan yang tumbuh 46,5 persen secara tahunan. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp744,6 miliar, dengan dominasi dari jasa transportasi batu bara dan minyak kelapa sawit (CPO).
Realisasi Belanja Kementerian/Lembaga mencapai Rp2,19 triliun hingga akhir Maret, Transfer ke Daerah (TKD) menyentuh angka Rp8,19 triliun atau 21,32 persen dari pagu Rp38,41 triliun.
Capaian Pendapatan APBD Kaltim secara agregat hingga Maret 2025 tercatat Rp4,49 triliun, didominasi oleh Dana Transfer sebesar Rp3,53 triliun, dan realisasi belanja daerah mencapai Rp1,89 triliun dengan dominasi pada Belanja Operasi.
"Kinerja APBN dan APBD di Kalimantan Timur memperlihatkan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, mendukung prioritas pembangunan yang berkelanjutan di provinsi ini," ujar Heru Narwanta.
