"Secara fisik puskesmas yang buka 24 jam sudah bagus. Namun apakah ketercukupan tenaga medis untuk pelayanan 24 jam tersebut sudah memadai?" tanya Haji Alung, sapaan akrab politikus Partai Golkar ini.
Lebih lanjut ia mengatakan, mengenai Puskesmas 24 jam perlu adanya perubahan paradigma dari hanya melakukan pelayanan terhadap penderita, meningkat ke arah upaya-upaya pencegahan, yakni promotif dan preventif.
"Upaya-upaya ini tentu perlu peningkatan anggaran, dan hal ini sejalan dengan slogan Kaltim Sehat Tahun 2015 serta upaya pencapaian indikator-indikator dari MDGs (Millenium Development Goals) di Kalimantan Timur," kata Haji Alung.
Data yang bersumber dari BPS Kaltim dan dikutip pada laporan LKPJ AMJ Gubernur Kaltim 2009-2013, tergambar keberhasilan pemerintah dalam menurunkan tingkat kematian ibu melahirkan.
Penurunan yang cukup signifikan pada indikator pelayanan kinerja derajat kesehatan terjadi pada tingkat kematian ibu melahirkan dari tahun 2008 sampai 2012 yaitu hampir mencapai 50%.
Tingkat kematian Ibu melahirkan pada tahun 2008 sebesar 228 kematian/100.000 kelahiran hidup, turun pada tahun 2012 menjadi 134 kematian/100.000 kelahiran hidup.
Namun peningkatan yang kurang menggembirakan pada indikator pelayanan kinerja derajat kesehatan terjadi pada penurunan angka kematian bayi. Angka kematian bayi pada tahun 2008 sebesar 23,10/1.000 kelahiran hidup turun menjadi 21/1.000 kelahiran hidup pada triwulan II tahun 2013.
Begitu juga dengan prevalensi balita gizi kurang dan buruk pada tahun 2008 sebesar 19,3%, dan turun pada tahun 2012 menjadi 17,1 %.
"Dari gambaran kuantitatif tersebut, belum terdapat data yang cukup mengenai sebaran tenaga-tenaga kesehatan," sebutnya.
Selain itu Haji Alung mengatakan, terdapat beberapa masalah yang memerlukan solusi terkait layanan kesehatan masyarakat. Seperti sisi pengelolaan.
Rumah sakit yang ada tidak harus memiliki kekurangan dana sebagai akibat utang pemerintah daerah. "Ini akan mengganggu dan menghawatirkan dari sisi pelayanan kesehatan masyarakat.
Bantuan kesehatan kepada keluarga kurang mampu tidak sebatas pada layanan saja, tetapi adanya jaminan ketersediaan obat murah, jumlah persediaan, dan keberadaan tenaga medis dalam waktu 24 jam," harapnya. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/dhi/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
