Terutama tentang pelayanan publik karena menurut anggota DPRD dari komisi II yang membawahi bidang Pemerintahan, Hukum dan Hak Azasi manusia pegawai merupakan ujung tombak Negara dalam sektor pemerintahan.
Melihat ke belakang, beberapa kejadian tentang kasus yang melibatkan PNS merupakan bukti bahwa kinerja PNS harus benar-bener sesuai dengan tupoksinya dan harus berpegang teguh pada disiplin melayani dan mengayomi masyarakat dan justru bukan member contoh negatif.
“Pegawai itu adalah tumpuan dan harapan masyarakat, jadi wajib bagi PNS untuk bekerja sesuai dengan tufoksi dan bidang nya, pegawai juga di haruskan untuk multi fungsi dalam bekerja, terutama masalah disiplin yang menjadi sorotan masyarakat, itu harus di hindari, saya sebagai wakil rakyat juga meminta para pegawai wajib memiliki keterampilan dan komunikatif dalam har pekerjaan, dan saya rasa pegawai di lingkungan pemerintahan Kalimantan Timur memiliki itu semua, “ucapnya.
Berkaca dari itu semua pola kerja yang telah di programkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di rasa sudah tepat arah nya, dan sebaiknya tingkat II atau kabupaten daerah dapat mencontoh dalam sistem pembinaaan pegawai. (Humas DPRD Kaltim/yud)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
