Padahal, sejak lama transportasi penerbangan menjadi alat transportasi satu – satunya di daerah tersebut. Jika distribusi BBM tidak lancar, entah bagaimana warga disana bisa lebih berinteraksi dengan wilayah terdekat lainnya. Disinalh sangat dibutuhkan bantuan tangan pemerintah.
“Masih banyak masalah pembangunan di perbatasan khususnya yang terjadi pada masyarakat krayan. Program pemerintah selama ini mereka anggap tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan sebelumnya. Akhirnya karena tidak sesuai dengan keinginan mereka, banyak dari mereka yang berkeinginan untuk pindah ke Negara Malaysia, yang katanya lebih peduli akan kondisi merekadibanding negara mereka sendiri,†ungkapnya.
Lebih lanjut Abdul Djalil Fattah mengungkapkan bahwa kini masyarakat Krayan mengalami masalah yang paling vital yaitu suplai Bahan Bakar Minyak untuk pesawat akan berakhir pada tanggal 24 Desember mendatang. “Berakhirnya pengiriman tersebut bersamaan dengan penyambutan Natal pada tanggal 25 Desember. Dapat dibayangkan betapa gelisahnya mereka apabila pengiriman subsidi Bahan Bakar untuk pesawat akan berakhir pada tanggal tersebut. Terutama mereka yang sangat berkepentingan pada hari Natal dan pergantian tahun nanti,†tuturnya.
Abdul Djalil Fattah mengaku sebagai wakil rakyat berbagai pengaduan yang ia dapat langsung dari warga Krayan, kerap membuatnya terenyuh. Ia pun berharap subsidi tersebut jangan sampai terputus. Pemerintah harus memahami meski dalam wilayah terpencil dan jauh dari pantauan pusat, bukan berarti harus diacuhkan. Toh, pembangunan berkelanjutan suatu wilayah harus merata dan menyentuh semua lapisan masyarakat.
“Mereka mengharapkan susbsidi tersebut tetap berkelanjutan, agar berbagai kebutuhan hidup mereka tetap terpenuhi. Saya berharap agar pemerintah pusat jangan sampai menghentikan pengiriman subsidi bahan bakar minyak ke Krayan. Saya sebagai Wakil Rakyat dapil utara sangat menyesali apabila hal tersebut sampai terjadi. Terlebih penghentian pengiriman tersebut menjelang hari besar keagamaan. Dimana mereka sangat membutuhkan transportasi pada hari tersebut,†harapnya.
Abdul Djalil berharap pemerintah konsisten dengan kebijakan mereka yang telah berjanji memperbaiki kondisi wilayah utara kaltim yang kini telah menjadi provinsi baru. “Kebijakan tersebut harus segera dibuat mulai sekarang, jangan ditunda – tunda lagi. Harus konsisten. Seperti saat menyuarakan suara optimis akan pembangunan yang lebih baik di utara kaltim dengan membentuk kaltara. Demi tercapainya kemakmuran masyarakat di daerah utara, pemerintah pusat juga harus memperhatikan hal-hal seperti suplai BBM itu,†pungkasnya. (Humas DPRD Kaltim/aul/dhi)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
