Dalam pertemuan terungkap, banyaknya pengeluaran membuat APBD 2013 defisit anggaran hingga Rp 1,302 triliun. Ini bila diperbandingkan antara penerimaan sebesar Rp 13,93 triliun dengan pengeluaran Rp 15,247 triliun --terdiri dari pengeluaran wajib dan mengikat Rp 5,369 triliun, serta pengeluaran tidak wajib dan tidak mengikat Rp 9,878 triliun.
HM Syahrun menanggapi dalam kondisi seperti ini rasionalisasi anggaran harus dilakukan secara cepat oleh Pemprov Kaltim, sehingga kondisi defisit anggaran tidak terulang.
Anggota Komisi III DPRD Andi Harun menambahkan, perlu dirinci lagi rasionalisasi pemerintah terhadap pembelanjaan SKPD.
“Apabila dirinci lebih lanjut, rasionalisasi pemerintah terhadap pembelanjaan SKPD sebesar Rp 7 triliun perlu mendapat perhatian lebih. Selain itu janji pemerintah kepada DPRD terkait alokasi dana kepada KONI Kaltim sebesar 100 M juga perlu mendapat tanggapan lebih. Apakah anggaran yang dianggarakan nanti sudah termasuk anggaran untuk KONI atau belum,†ungkapnya.
Anggota Komisi III lainnya Ali Hamdi mengatakan persoalan defisit ini harus dituntaskan segera. “Defisit sebesar Rp 1,3 trliun adalah angka yang besar. Sedangkan waktu yang ada sangat mepet. Kita semua harus bekerja keras untuk meningkatkan pendapatan agar dapat mengurangi defisit Kaltim. Sebaiknya diskusi–diskusi yang ada ini membahas mengenai SKPD. Seluruh SKPD harus dibedah dan anggarannya masih bisa dibahas di pembahasan berikut,†usulnya.
Menanggapi semua pernyataan ini, Pemprov Kaltim lewat Sekretaris Provinsi (Sekprov) Rusmadi mengatakan, sudah ada batasan-batasan hibah untuk pansus keuangan dan bantuan keuangan pemerintah kota maupun kabupaten se-Kaltim.
“Di situ juga termasuk penyertaan modal biro keuangan yang merupakan program prioritas. Soal dana KONI, saya rasa alokasi dana yang dianggarkan untuk KONI dan KNPI sudah cukup memenuhi,†ungkap Rusmadi.
Terkait operasional pemerintahan Kalimantan Utara (Kaltara), Anggota Komisi I Hermanto Kewot memberikan usulan terkait dukungan anggaran di daerah ini.
“Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara ini merupakan komitmen bersama, perlu dijaga. Pemprov Kaltim seharusnya membantu dengan kebijakan. Setelah ada gubernur baru, Pemprov Kaltim harus mengambil kebijakan baru,†ungkapnya.
Soal ini Rusmadi menyampaikan komitmen terkait kemajuan Kaltara tak pernah lepas dari prioritas Pemprov Kaltim sebagai provinsi induk.
“Tentu saja Pemprov Kaltim akan terus memperhatikan Kaltara hingga terpilih gubernur definitif,†ujar Rusmadi.
Lebih jauh terkait alokasi anggaran di APBD 2014, Rusmadi menambahkan, pengajuannya harus memenuhi persyaratan dan mekanisme yang berlaku.
“Anggaran – anggaran yang belum memenuhi syarat bank keuangan menjadi program yang belum bisa didukung pelaksanaannya. Program hibah harus ada proposal dan rekomendasi. Program yang dialokasikan telah melakukan feasibility study,†tandasnya.
Porsi proyek APBD tahun jamak atau multi years contract (MYC) pada pertemuan ini diungkapkan cukup besar. Seperti disampaikan politikus PAN Darlis Pattalongi. Apalagi beberapa waktu sebelumnya bersama rombongan Komisi Gabungan DPRD Kaltim ia meninjau langsung perkembangan proyek MYC khususnya di Samarinda yang rata-rata akan memasuki masa akhir kontraknya pengujung tahun ini.
“Desember mendatang kami akan meninjau kembali ke lapangan. Secara umum, MYC perlu program lanjutan. Khusus pembangunan Bandara Samarinda Baru (BSB) yang memasuki tahap-tahap akhir sisi darat. Sebaiknya langsung didorong untuk melanjutkan pekerjaan sisi udara lewat pembiayaan APBD 2014,†harapnya. (Humas DPRD Kaltim/adv/aul/dhi/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
