"Seandaianya parpol memiliki banyak kader perempuan yang mumpuni, begitu mendaftarkan kadernya menjadi Caleg, maka tidak akan lagi dilakukan bongkar pasang nama karena kader tersebut dinilai sudah memiliki kapabilitas dan kapasitas," ujar Syarifudin Tangalindo, saat dialog bertema pencalonan oleh kaum perempuan pada Pemilu 2014 yang digagas Pokja 30 di Samarinda, Selasa.
Meski demikian, katanya, pihaknya tidak bisa menolak ketika ada parpol yang mengganti nama caleg berkali-kali yang sudah didaftar di KPU Samarinda, sepanjang dilakukan penetapan daftar calon tetap (DCT).
Menurutnya, dimasukkannya perempuan oleh parpol untuk masuk dalam caleg, kebanyakan hanya sekadar formalitas karena tuntutan perundang-undangan, pasalnya masih banyak kaum perempuan yang diposisikan di nomor urut 3 ke bawah.
Sedangkan di partai tertentu yang meletakkan perempuan di nomor urut 1 dalam daftar calon tetap, hal itu dinilainya wajar karena ketua partainya dijabat oleh perempuan.
Dia juga menilai bahwa keterwakilan perempuan dalam Caleg 2014 untuk Kota Samarinda rata-rata sudah sebesar 36 persen, atau sedikit melebihi dari amanat undang-undang yang mensyaratkan minimal terdapat 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota DPRD atau Caleg.
Angka 36 persen tersebut dinilainya merupakan angka yang dipas-paskan oleh parpol, pasalnya jika dikurangi satu saja caleg perempuan, maka angkanya tidak sampai 30 persen.
Dia juga menilai bahwa angka 30 persen yang telah ditetapkan oleh undang-undang dalam keterwakilan caleg perempuan, sebenarnya masih sangat minim karena belum ada kesetaraan gender, karena seharusnya kalau bicara kesetaraan, maka harus 50:50, itu baru adil.
Ketika ditanya wartawan penyebab minimnya perempuan dalam daftar Caleg di Samarinda, dia menilai ada beberapa faktor yang memengaruhi, di antaranya adalah minimnya kaderisasi yang dilakukan parpol, padahal setiap parpol dituntut melakukan kaderisasi baik laki-laki maupun perempuan. (*)
Pewarta: M GhofarEditor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
