Pemprov Harus Optimalkan APDB-P

Samarinda (ANTARA Kaltim)- Ketegasan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mengoptimalkan realisasi belanja anggaran APDB-P 2013 sebagaimana yang telah ditetapkan, disuarakan Ketua DPRD Kaltim Sementara H Syahrun.

Tujuannya mengacu pada dua hal. Pertama, belanja pemerintah akan berguna dalam memicu pergerakan ekonomi masyarakat dan regional Kaltim, sekaligus sebagai instrumen yang memastikan politik anggaran yang telah disepakati dijalankan dengan baik. Kedua, optimalisasi realisasi belanja dapat memperkecil sisa anggaran pada struktur APBD Kaltim.

Setidaknya demikian garis besar penyampaian H. Alung - panggilan akrabnya-- di sela memimpin Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-19 dengan agenda Laporan Badan Anggaran tentang KUA dan PPAS Perubahan APBD 2013 dan Penandatangan Nota Kesepakatan tentang KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun 2013, Senin (19/8).

“Besarnya sisa anggaran yang tidak terserap pada beberapa tahun terakhir telah mengurangi kesempatan masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan dan di sisi lain dapat menghambat percepatan tujuan program-program yang telah direncanakan,” ungkapnya.

Agar lebih optimal, H Alung mengimbau seluruh Anggota DPRD Kaltim bahu-membahu dengan Pemprov Kaltim terus meningkatkan kualitas politik anggaran, terutama terhadap pilihan pembiayaan-pembiayaan yang bersinggungan langsung dengan pencapaian kesejahteraan secara kolektif.

“Untuk itu, realisasi anggaran terhadap infrastruktur, pertanian, perkebunan, perikanan, ekonomi kerakyatan, termasuk program-program yang memunculkan multy player effect bagi pencapaian kesejahteraan kolektif harus menjadi prioritas utama kita,” paparnya.

Lebih jauh, Politisi Partai Golkar ini mengingatkan agar nantinya dalam melaksanakan P-APBD Tahun 2013 harus berpedoman pada ketentuan dan aturan yang berlaku. Termasuk harus menerapkan prinsip efisien, efektif dan tetap menghindari pemborosan keuangan daerah.

“Pengukuran kualitas pengeluaran anggaran sudah harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh agar tidak terbatas tingkat capaian realisasi anggaran (output), tetapi sudah harus sampai pada tingkat pengaruh dari tujuan anggaran yang ditetapkan (outcome),” pungkasnya. (Humas DPRD Kaltim/adv/lin/dhi/met)