Penajam (ANTARA Kaltim)- Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) akhirnya sepakat, untuk mengajukan pembatalan mutasi pejabat eselon II, III dan IV yang dilakukan 27 Juni  lalu kepada Bupati  PPU, Andi Harahap.
 
"Tuntutan pertama akan mengusulkan kepada bupati untuk membatalkan surat keputusan (SK) pelantikan pejabat struktural eselon II, III, IV pada tanggal 27 Juli 2013. Kemudian meminta pejabat  yang telah dilantik untuk tidak melaksanakan tugas di tempat baru  dan kembali ke jabatan yang lama," kata Plt Sekkab PPU, Abdul Zaman, di depan ratusan PNS dan tenaga honorer yang melakukan aksi  unjuk rasa menolak mutasi, Senin (1/7).

Selanjutnya, mengusulkan agar menjelang akhir masa jabatan bupati periode 2008-2013 tidak melakukan pelantikan pejabat struktural atau mutasi. Apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi, maka pengunjuk rasa mengancam akan ada pemogokan kerja.

"Bupati diminta tidak melakukan mutasi hingga masa jabatan 31 Juli 2013. Jika, tuntutan itu tidak dipenuhi Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan sopir, serta petugas kebersihan dan pertamanan akan lakukan mogok kerja," kata  Abdul Zaman.

Ia mengatakan aspirasi dari pengunjuk rasa tersebut sudah dibuatkan berita acara dan ditandatangani oleh perwakilan pengunjuk rasa dan Plt  Sekkab PPU, Kepala BKD dan Sekretaris Baperjakat kemudin   segera disampaikan kepada Bupati Andi Harahap sebagai pemegang kebijakan.

"Saya langsung perintahkan Kepala BKD untuk menghadap bupati yang saat ini berada di Jakarta, untuk menyerahkan surat tuntutan yang telah ditandatangi bersama," ujar Abdul Zaman. (*)


Pewarta: Bagus Purwa
Editor : Arief Mujayatno

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.