Samarinda (ANTARA Kaltim) - Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-105 di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (20/5), melibatkan sekitar 500 orang yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa, paguyuban, organisasi pemuda, masyarakat, dan PNS.

"Pokoknya semua unsur masyarakat di Kaltim kami libatkan dalam Peringatan Harkitnas nanti, kami ingin agar warga Kaltim menggelorakan semangat kebangkitan dari momentum Harkitnas 20 Mei nanti," ucap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim Abdullah Sani di Samarinda, Sabtu.

Sani yang didampingi Andik Riyanto, Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Pers ini melanjutkan, di antara tujuan peringatan ini adalah untuk menggelorakan kembali semangat perjuangan pendahulu, agar bangkit dari keterpurukan di bawah tekanan penjajah demi merebut kembali kemerdekaan.

Dulu, katanya, masyarakat berjuang memerangi penjajah, tapi karena kini sudah merdeka, maka harus tetap bangkit melawan berbagai permasalahan yang ada, misalnya memerangi kebodohan, memerangi kemiskinan, dan hal negatif lain yang harus diperangi.

Memerangi berbagai masalah yang menghambat kemajuan bangsa tersebut merupakan tugas semua orang, itu sebabnya dalam peringatan Harkitnas ini pihaknya sengaja melibatkan sejumlah unsur masyarakat untuk memperingatinya.

Sedangkan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), lanjut Sani, keterlibatan mereka dalam menggelorakan Harkitnas, sebagai upaya mengajak seluruh aparatur pemerintahan yang selama ini terlena, maka dengan peringatan ini mereka harus bangkit.

Mereka harus sadar dan bangkit untuk memperbaiki kekurangan, disiplin waktu, dan menyesuaikan ketentuan berlaku sehingga kinerja PNS terus meningkat.

Sebagai roh peningkatan kinerja, disiplin waktu menjadi aspek awal untuk memulainya. PNS sebagai pelayan masyarakat harus bisa memberikan pelayanan prima.

Bangkit dari keterlenaan itu antara lain, terlena mengabaikan aturan sehingga harus bangkit untuk menegakkan supremasi hokum, agar tidak ada lagi PNS diperiksa Kejaksaan karena melanggar ketentuan berlaku.

Menurutnya, budaya kerja harus dibangkitkan. Pelayanan prima bukan hanya angan-angan tetapi harus diwujudkan.

Apalagi dari segi pendapatan, PNS selalu diprioritaskan peningkatannya sehingga sebutan PNS sebagai pelayan publik harus diterapkan, bukan hanya sebatas pembicaraan yang tanpa kenyataan.

"Jangan sampai peringatan Harkitnas nanti tidak memberi perubahan apapun. Peringatan ini seharusnya mampu membangkitkan semangat untuk meningkatkan kinerja, apalagi gubernur sudah mencanangkan bahwa 2013 merupakan tahun peningkatan kinerja dan prestasi" katanya. (*)


Pewarta: M Ghofar
Editor : Arief Mujayatno

COPYRIGHT © ANTARA 2026