Sekretaris Komisi IV Mudiyat Noor menyatakan secara tegas ketidaksepakatannya dengan rencana itu. Namun, ia pun menilai selama ini subsidi BBM justru memanjakan pemilik mobil yang notabene masyarakat mampu.
"Pemilik mobil pribadi tidak perlu menerima subsidi tersebut. Pemerintah tak perlu mengandai-andai bahwa dengan subsidi yang disediakan misalnya 1 mobil per bulannya mengonsumsi 200 liter maka subsidi yang diterima adalah Rp1 juta. Yang pasti mobil pribadi memang tidak perlu menerima subsidi, mereka cukup dengan harga normal," jelas Mudiyat.
Mudiyat menguraikan, hal mendasar yang dibutuhkan masyarakat adalah kesempatan untuk lebih sejahtera dengan membuka luas lapangan pekerjaan baru.
"Selama ini justru hanya dimanjakan dengan BLT. Belum lagi pro-kontra dan permasalahan yang menyertai," urainya.
Ditambahkan, jika kompensasi kenaikan BBM sebagai dampak penghapusan atau pengurangan subsidi berupa kompensasi melalui BLT seperti Raskin (Beras Miskin), rakyat akan berbondong-bondong mengejar itu, padahal semestinya konsentrasi pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan.
"Kebutuhan dasar masyarakat itu ada tiga, bukan dengan kenaikan BBM lalu menggantinya dengan kompensasi langsung melalui program yang tidak mendidik masyarakat menjadi mandiri. Ya, itu tadi, seperti Raskin misalnya, padahal yang dibutuhkan masyarakat adalah pendidikan murah berkualitas, jaminan kesehatan dan yang ketiga celah ketenagaakerjaan," sebutnya. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/adhi/met)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
