Saya kira ini adalah tugas KPUD. Keterbatasan anggaran bukanlah suatu alasan untuk berhenti menyadarkan masyarakatSamarinda (ANTARA Kaltim) - Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau pemimpin karena janji kampanye yang tak terbukti menjadi penyebab tingginya angka Golput pada Pilkada Kaltim.
Karena itu sosialisasi dan kesadaran berpolitik harus selalu dibangun agar pelaksanaan Pilkada di provinsi ini dapat berjalan dengan baik, dan angka golput bisa diminimalkan.
Anggota DPRD Kaltim asal Dapil III Kukar-Kubar, HM Darlis Pattalongi, mengatakan dalam Pilkada Kaltim 2008 pada putaran I tercatat ada 2.299.550 pemilih.
Namun yang menggunakan hak pilih hanya 1.303.874 (56,7 persen). Sisanya 995.703 (43,3) golput. Begitu pun pada putaran II, dengan angka golput 42,9 persen.
"Pilkada sudah di depan mata, harus ada upaya menekan angka golput tersebut," sebut Anggota Komisi III DPRD Kaltim yang juga menjabat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Kaltim ini.
Untuk dapat meningkatkan kesadaran berpolitik masyarakat, tanggung jawab ini menjadi agenda kerja bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kaltim untuk terus melakukan sosialisasi di tengah masyarakat.
Masyarakat perlu mengetahui agenda atau tahapan-tahapan politik Pilkada sehingga dapat berpartisipasi aktif.
Dikatakannya, sosialisasi ini dimaksudkan untuk menginformasikan, membangun kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berpolitik serta memberikan pemahaman untuk berpartisipasi aktif dalam rangka mendukung kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan Pilkada.
"Saya kira ini adalah tugas KPUD. Keterbatasan anggaran bukanlah suatu alasan untuk berhenti menyadarkan masyarakat," kata Ketua KAHMI Kaltim ini.
Darlis meyakini, rendahnya kesadaran politik masyarakat tersebut otomatis berpengaruh pada kualitas pemimpin yang dipilih. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/met/mir)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.