Tanjung Redeb (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Kabupaten Berau melakuka uji coba pengoperasian Terminal Baru Bandara Kalimarau, Rabu, yang diawali dengan pendaratan pesawat dari maskapai Batavia di landasan pacu sekitar pukul 10.00 Wita dan menggunakan fasiilitas garbarata.
"Mengawali penggunaan garbarata ini juga sekaligus menyambut kedatangan rombongan Bupati, yang baru menghadiri pertemuan bupati dan wali kota se Indonesia di Bali. Ini sekaligus dilakukan sejauh mana persiapan pengoperasian terminal maupun personel yang ditugaskan di Bandara tersebut," kata Wabup Ir H Achmd Rifai MM.
Namun sebelum terminal ini dioperaskan, tadi malam jajaran Pemerintah Kabupaten Berau, beserta Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kalimarau, dan pelaksana pembangunan Kalimarau menggelar syukuran pengoperasian perdana tersebut.
Syukuran yang juga mengundang sejumlah tokoh masyarakat tersebut, digelar dalam bentuk shalat berjamaah dan pembacaan surat Yasin.
Setelah itu pagi ini Wakil Bupati, Ir H Ahmad Rifai MM, Asisten II Suparno Kasim dan sejumlah pejabat teknis kembali melakukan peninjauan persiapan pengoperasian perdana.
Rifai berharap uji coba berjalan lancar. " Ini harus terus lakukan pemantauan setiap saat, untuk memastikan pengoperasian perdana hari ini sesuai harapan," ungkap Riifai.
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Berau, Fahmi Rizani SH kepada wartawan, menegaskan seluruh persiapan pengoperasian perdana telah dimatangkan, dan pihaknya secara berkala berkoordinasi dengan UPBU Kalimarau, terkait pemantapan uji coba.
"Terus dimantapkan, termasuk persiapan personil teknis yang akan membantu dalam pengelolaan bandara itu," tegasnya.
Uji coba yang langsung dipimpin Bupati Makmur dan Wabup Rifai ini, merupakan persiapan untuk soft opening terminal baru yang rencana dihadiri langsung oleh Menteri Perhubungan EE Mangindaan. "Sesuai rencana, soft opening juga direncanakan pada bulan Desember ini," katanya.
Ditambahkan sambil dilakukan pembukaan terminal baru untuk beroperasi, saat ini juga tengah disiapkan pembahasan mengenai Perjanjian Kerja Sama (PKS) terhadap pengelolaan aset daerah.
PKS tersebut, memuat semua rumusan secara detail keinginan kedua belah pihak dapat diakomodir tanpa ada pertentangan. Terdapat 3 poin utama dari PKS dimaksud yakni status aset, biaya yang timbul setelah pembangunan dan terakhir pendapatan dari aset yang dibangun.
Pada intinya Pemkab Berau menurut fahmi, tidak mempersoalkan pengelolaan terhadap aset yang sempat menjadi perdebatan, melainkan lebih mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Memuat keinginan berdasarkan MoU pertama, akan diupayakan Pemkab dalam PKS yang akan dibahas.(*)
