Samarinda (ANTARA Kaltim) - Menindaklanjuti hasil peninjauan persiapan akhir pembentukan Kabupaten Berau Pesisir Selatan, 5-7 Oktober 2012, Komisi I DPRD Kaltim segera menggelar rapat internal untuk kemudian menyurati pimpinan DPRD agar segera mengeluarkan rekomendasi pembentukan daerah otonomi baru (DOB) hasil pemekaran Kabupaten Berau tersebut.
"Kami jadwalkan minggu ketiga oktober ini, kami menggelar rapat internal Komisi I membahas aspirasi pembentukan Kabupaten Berau Pesisir Selatan tersebut. Hasilnya akan kami sampaikan kepada pimpinan DPRD Kaltim untuk kemudian mengeluarkan rekomendasi yang dimintakan persetujuan pada rapat paripurna Dewan," kata anggota Komisi I DPRD Kaltim, Saifuddin DJ, Selasa (9/10) kemarin, menjelaskan tindak lanjut kunjungan Komisi I ke Kecamatan Biduk Biduk, Berau, yang digadang-gadang menjadi calon ibukota Kabupaten Berau Pesisir Selatan.
Menurut politisi Partai Gerindra asal Dapil IV Bontang, Kutim dan Berau ini, rombongan Komisi I yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Pdt Yefta Berto didampingi dirinya, H Rakhmat Majid Gani dan pejabat dari biro perbatasan dan penataan wilayah pemerintah provinsi Kalimantan Timur meninjau persiapan akhir pembentukan daerah pemekaran wilayah "Bumi Batiwakkal" tersebut.
Hasilnya, lima kecamatan di Kabupaten Berau, yakni Biduk-Biduk, Tabalar, Biatan, Talisayan, dan Batu Putih semakin siap menggabungkan diri menjadi Kabupaten Berau Pesisir Selatan.
"Hasil kajian biro perbatasan dan penataan wilayah pemerintah provinsi Kalimantan Timur juga menyimpulkan lima kecamatan tersebut layak bergabung menjadi daerah otonomi baru. Masyarakat di sana sangat gembira menyambut hasil kajian tersebut, ketika kami sampaikan dalam pertemuan itu," kata mantan anggota Komisi III DPRD Kaltim ini.
Ditunjang potensi sumber daya alam dari hasil pertanian, perkebunan, kelautan dan juga tambang, Saifuddin optimis Kabupaten Berau Pesisir Selatan dapat tumbuh menjadi daerah otonomi baru yang maju dan berkembang pesat.
Sementara Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Pdt Yefta Berto mengatakan, Kabupaten Berau juga merupakan wilayah perbatasan, sehingga mendesak juga dimekarkan untuk menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI, serta memakmurkan masyarakat setempat.
Bila Kabupaten Berau Pesisir Selatan bisa dibentuk, maka ini merupakan pemekaran pertama kalinya dari Kabupaten Berau yang wilayah lautnya berbatasan dengan Malaysia dan Filipina.
"Bila salah satu kriteria pemekaran menyangkut wilayah perbatasan, maka Kabupaten Berau termasuk di dalamnya. Sama halnya Provinsi Kaltara dan Kabupaten Mahakam Ulu," kata Yefta Berto.
Menurut politisi Partai Damai Sejahtera ini, secara administrasi usulan pembentukan Kabupaten Berau Pesisir Selatan yang digulirkan sejak 2003 cukup lengkap karena sudah ada surat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten dan DPRD Berau Maret 2012 lalu.
Bila surat rekomendasi dari Pemprov dan DPRD Kaltim keluar dalam waktu dekat, maka Tim Sukses Pembentukan Kabupaten Berau Pesisir Selatan, Pemkab dan DPRD Berau, Pemprov dan DPRD Kaltim tinggal mengajukannya ke pemerintah pusat dan DPR RI.
"Kami berharap Kabupaten Berau Pesisir Selatan dapat segera dibentuk," kata Yefta Berto. (Humas DPRD Kaltim/adv/mir)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
"Kami jadwalkan minggu ketiga oktober ini, kami menggelar rapat internal Komisi I membahas aspirasi pembentukan Kabupaten Berau Pesisir Selatan tersebut. Hasilnya akan kami sampaikan kepada pimpinan DPRD Kaltim untuk kemudian mengeluarkan rekomendasi yang dimintakan persetujuan pada rapat paripurna Dewan," kata anggota Komisi I DPRD Kaltim, Saifuddin DJ, Selasa (9/10) kemarin, menjelaskan tindak lanjut kunjungan Komisi I ke Kecamatan Biduk Biduk, Berau, yang digadang-gadang menjadi calon ibukota Kabupaten Berau Pesisir Selatan.
Menurut politisi Partai Gerindra asal Dapil IV Bontang, Kutim dan Berau ini, rombongan Komisi I yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Pdt Yefta Berto didampingi dirinya, H Rakhmat Majid Gani dan pejabat dari biro perbatasan dan penataan wilayah pemerintah provinsi Kalimantan Timur meninjau persiapan akhir pembentukan daerah pemekaran wilayah "Bumi Batiwakkal" tersebut.
Hasilnya, lima kecamatan di Kabupaten Berau, yakni Biduk-Biduk, Tabalar, Biatan, Talisayan, dan Batu Putih semakin siap menggabungkan diri menjadi Kabupaten Berau Pesisir Selatan.
"Hasil kajian biro perbatasan dan penataan wilayah pemerintah provinsi Kalimantan Timur juga menyimpulkan lima kecamatan tersebut layak bergabung menjadi daerah otonomi baru. Masyarakat di sana sangat gembira menyambut hasil kajian tersebut, ketika kami sampaikan dalam pertemuan itu," kata mantan anggota Komisi III DPRD Kaltim ini.
Ditunjang potensi sumber daya alam dari hasil pertanian, perkebunan, kelautan dan juga tambang, Saifuddin optimis Kabupaten Berau Pesisir Selatan dapat tumbuh menjadi daerah otonomi baru yang maju dan berkembang pesat.
Sementara Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Pdt Yefta Berto mengatakan, Kabupaten Berau juga merupakan wilayah perbatasan, sehingga mendesak juga dimekarkan untuk menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI, serta memakmurkan masyarakat setempat.
Bila Kabupaten Berau Pesisir Selatan bisa dibentuk, maka ini merupakan pemekaran pertama kalinya dari Kabupaten Berau yang wilayah lautnya berbatasan dengan Malaysia dan Filipina.
"Bila salah satu kriteria pemekaran menyangkut wilayah perbatasan, maka Kabupaten Berau termasuk di dalamnya. Sama halnya Provinsi Kaltara dan Kabupaten Mahakam Ulu," kata Yefta Berto.
Menurut politisi Partai Damai Sejahtera ini, secara administrasi usulan pembentukan Kabupaten Berau Pesisir Selatan yang digulirkan sejak 2003 cukup lengkap karena sudah ada surat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten dan DPRD Berau Maret 2012 lalu.
Bila surat rekomendasi dari Pemprov dan DPRD Kaltim keluar dalam waktu dekat, maka Tim Sukses Pembentukan Kabupaten Berau Pesisir Selatan, Pemkab dan DPRD Berau, Pemprov dan DPRD Kaltim tinggal mengajukannya ke pemerintah pusat dan DPR RI.
"Kami berharap Kabupaten Berau Pesisir Selatan dapat segera dibentuk," kata Yefta Berto. (Humas DPRD Kaltim/adv/mir)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012