Tim pengkaji untuk rencana pengusulan Daerah Otonomi Baru (DOB) Samarinda Seberang di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, memasang target mampu menyelesaikan kajian akademik dalam tiga bulan ke depan.


"Tim DOB Samarinda Seberang dan Majelis Rakyat Kaltim Berdaulat (MRKB) menggandeng kami dalam menyusun dokumen kajian akademik rencana pembentukan DOB," ujar Akademisi Unmul yang tergabung dalam Tim Kajian Akademik DOB Aji Sofyan Effendi di Samarinda, Senin.

Banyak aspek yang menjadi perhatian pihaknya dalam kajian ini, diantaranya tiga aspek yang kini menjadi konsentrasi awal, yakni aspek kewilayahan, administrasi, serta aspek ekonomi dan sosial. 

Jika skor yang diukur dari semua aspek mencapai nilai 400, lanjut dia, maka wilayah Samarinda Seberang layak diajukan menjadi DOB, namun jika skor di bawah 400, tentu belum layak sebagai DOB.

"Dari semua aspek yang ada, terdapat sekitar 40 indikator, sehingga masing-masing indikator inilah yang akan kami ukur dan dikaji bersama oleh tim sebelum diajukan sebagai DOB," ucap Aji.

Ia mengambil salah satu contoh yang akan diukur, yakni mengenai fasilitas kesehatan seperti jumlah puskesmas yang dikaitkan dengan jumlah penduduk.

Untuk kategori puskesmas ini memiliki skor 3, sehingga jika rasionya tercapai, maka untuk indikator ini akan memeroleh skor 3, sehingga skor ini akan ditambah dengan skor dari indikator lainnya.

"Selain aspek ini, masih banyak dokumen lain yang harus dipenuhi untuk pengajian DOB, seperti persetujuan dari Pemprov Kaltim, Pemkot Samarinda, termasuk persetujuan dari DPRD. Jika tidak ada persetujuan, tentu belum bisa diajukan," ucap Aji.

Ditanya tentang adanya penetapan moratorium pemekaran daerah yang hingga saat ini belum dicabut, Aji mengatakan bahwa itu adalah perkara lain, namun ia optimis dengan penetapan Kaltim sebagai calon Ibu Kota Negara, maka DOB di Kaltim bisa terwujud.

Sementara itu, hingga kini di Indonesia terdapat 223 DOB yang dibentuk sejak 1999 hingga 2014. Hasil evaluasi Pemerintah dan laporan BPK RI tahun 2019, sebanyak 223 DOB tersebut masih bergantung pada APBN karena belum mampu mandiri.
 

Pewarta: M.Ghofar

Editor : Rahmad


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021