Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jon Kenedi menargetkan pembahasan KUA-PPAS Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 tuntas atau selesai dalam pekan ini.
"Dalam KUA-PPAS (kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon sementara) pendapatan pada APBD 2021 diproyeksikan lebih kurang Rp1,37 triliun," ungkap politisi Partai Demokrat tersebut ketika ditemui di Penajam, Jumat.
Angka pendapatan APBD 2021 tersebut jelas Jon Kenedi, belum termasuk DAK (dana alokasi khusus) dan Bankeu (bantuan keuangan) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Ia optimistis nilai pendapatan pada tahun anggaran 2021 itu sama dengan yang diestimasikan, atau bahkan lebih besar dari pendapatan APBD 2020 yang mencapai lebih kurang Rp1,6 triliun.
Sampai saat ini menurut Jon Kenedi, PMK (peraturan menteri keuangan) menyangkut dana bagi hasil untuk daerah belum diterbitkan.
"Angka pendapatan dalam KUA-PPAS itu masih perkiraan sebelum ada PMK, jadi masih bisa berubah naik atau turun angkanya. Kami berharap angkanya tetap atau lebih besar," tegasnya.
"KUA-PPAS APBD 2021 Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini masih dalam proses pembahasan Tim Banggar (badan anggaran) DPRD," tambah Jon Kenedi.
Ditargetkan dokumen KUA-PPAS APBD 2021 tersebut ditandatangani pimpinan DPRD dan kepala daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam nota kesepakatan dalam pekan ini.
Rancangan pendapatan APBD 2021 Rp1,37 triliun (belum termasuk DAK dan Bankeu Pemprov Kaltim) tersebut kata Jon Kenedi, belum angka ril masih bisa berubah.
Sehingga diharapkan dengan terbitnya PMK menyangkut dana bagi hasil untuk daerah lanjut ia, pendapatan ABPD 2021 bisa lebih besar atau sama dengan APBD murni 2020.
"Tim Banggar DPRD masih bahas KUA-PPAS APBD 2021, targetnya pekan ini diparipurnakan dan ditandatangani kesepakatannya antara legislatif (DPRD) dan eksekutif (pemerintah kabupaten)," ujar Jon Kenedi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020
"Dalam KUA-PPAS (kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon sementara) pendapatan pada APBD 2021 diproyeksikan lebih kurang Rp1,37 triliun," ungkap politisi Partai Demokrat tersebut ketika ditemui di Penajam, Jumat.
Angka pendapatan APBD 2021 tersebut jelas Jon Kenedi, belum termasuk DAK (dana alokasi khusus) dan Bankeu (bantuan keuangan) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Ia optimistis nilai pendapatan pada tahun anggaran 2021 itu sama dengan yang diestimasikan, atau bahkan lebih besar dari pendapatan APBD 2020 yang mencapai lebih kurang Rp1,6 triliun.
Sampai saat ini menurut Jon Kenedi, PMK (peraturan menteri keuangan) menyangkut dana bagi hasil untuk daerah belum diterbitkan.
"Angka pendapatan dalam KUA-PPAS itu masih perkiraan sebelum ada PMK, jadi masih bisa berubah naik atau turun angkanya. Kami berharap angkanya tetap atau lebih besar," tegasnya.
"KUA-PPAS APBD 2021 Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini masih dalam proses pembahasan Tim Banggar (badan anggaran) DPRD," tambah Jon Kenedi.
Ditargetkan dokumen KUA-PPAS APBD 2021 tersebut ditandatangani pimpinan DPRD dan kepala daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam nota kesepakatan dalam pekan ini.
Rancangan pendapatan APBD 2021 Rp1,37 triliun (belum termasuk DAK dan Bankeu Pemprov Kaltim) tersebut kata Jon Kenedi, belum angka ril masih bisa berubah.
Sehingga diharapkan dengan terbitnya PMK menyangkut dana bagi hasil untuk daerah lanjut ia, pendapatan ABPD 2021 bisa lebih besar atau sama dengan APBD murni 2020.
"Tim Banggar DPRD masih bahas KUA-PPAS APBD 2021, targetnya pekan ini diparipurnakan dan ditandatangani kesepakatannya antara legislatif (DPRD) dan eksekutif (pemerintah kabupaten)," ujar Jon Kenedi.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020