Balikpapan (ANTARA News Kaltim) - Anggota Komisi V DPR RI Hetifah Sjaifudian Siswanda mengatakan, pembangunan kembali jembatan untuk menggantikan Jembatan Kartanegara yang runtuh 26 November 2011 di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, tidak mendapat alokasi dana dari APBN-P 2012.
Hetifah di Balikpapan, Selasa (24/7), menyebutkan bahwa pembangunan jembatan di atas Sungai Mahakam itu dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah kabupatan, dalam hal ini Pemerintah Kabupatan Kutai Kartanegara (Kukar).
Terlebih lagi, katanya, APBD Kukar sendiri mencapai Rp4 triliun lebih yang berasal dari bagi hasil pertambangan minyak dan gas.
Hetifah adalah anggota DPR RI dengan daerah pemilihan Kalimantan Timur. Ia politisi Partai Golkar dan alumni Institut Teknologi Bandung (ITB).
"Kukar dianggap mampu membangun sendiri," lanjut Hetifah yang berkeliling Kaltim untuk mengisi masa resesnya tersebut.
Jembatan Kartanegara runtuh 26 November 2011 dan menewaskan 24 orang yang sedang melintas dengan berbagai kendaraan di jembatan sepanjang lebih kurang 800 meter tersebut. Belasan orang lainnya hingga kini belum ditemukan.
Sejumlah pihak telah dihukum atas kelalaian dalam hal pemeliharaan yang menyebabkan runtuhnya jembatan yang jadi ikon Kukar itu.
Jembatan Kartanegara dibangun di masa jabatan Bupati Syaukani Hassan Rais, juga tanpa dana APBN dan sepenuhnya mengandalkan APBD Kukar. Jembatan dibangun mulai 1999 dan selesai tahun 2002. Jembatan itu mendekatkan jarak antara Tenggarong-Samarinda.
Sebelumnya, Syaukani sudah membangun jalan beton sekualitas jalan tol yang mulus dari Tenggarong hingga perbatasan Samarinda.
Selain Jembatan Kartanegara, penyelesaian pembangunan Jembatan Mahkota II yang menghubungkan Samarinda Kota dengan Samarinda Seberang juga tidak mendapat alokasi dana APBN.
"Saat ini dana APBN hanya untuk jalan-jalan penghubungnya," kata Hetifah lagi.
Namun demikian, seperti diklaim Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, pemerintah pusat mengucurkan dana sebesar Rp1,6 triliun untuk pembangunan Jembatan Pulau Balang.
Jembatan ini akan melintang di atas Teluk Balikpapan, jauh di barat laut Kota Minyak. Jembatan itu bagian dari Trans Kalimantan yang menghubungkan Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan.
Pembangunannya ditentang para aktivis lingkungan dan sebagian warga Balikpapan karena melintasi daerah konservasi dan dilindungi seperti Hutan Lindung Sungai Wain.
"Pemerintah pusat melalui APBNP 2012 mengucurkan dana Rp1,6 triliun dan jembatan Pulau Balang akan dilanjutkan pembangunannya mulai November 2012 ini," kata Gubernur Awang belum lama ini.
Hetifah sendiri mengaku tidak mengetahui tentang jumlah anggaran yang disebutkan Gubernur.
"Ada jatah Kaltim Rp1,9 triliun, tapi bukan untuk Jembatan Pulau Balang. Uang itu untuk membangun sejumlah ruas jalan dalam koridor Trans Kalimantan, dalam hal ini poros utara-selatan," kata Hetifah. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
Hetifah di Balikpapan, Selasa (24/7), menyebutkan bahwa pembangunan jembatan di atas Sungai Mahakam itu dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah kabupatan, dalam hal ini Pemerintah Kabupatan Kutai Kartanegara (Kukar).
Terlebih lagi, katanya, APBD Kukar sendiri mencapai Rp4 triliun lebih yang berasal dari bagi hasil pertambangan minyak dan gas.
Hetifah adalah anggota DPR RI dengan daerah pemilihan Kalimantan Timur. Ia politisi Partai Golkar dan alumni Institut Teknologi Bandung (ITB).
"Kukar dianggap mampu membangun sendiri," lanjut Hetifah yang berkeliling Kaltim untuk mengisi masa resesnya tersebut.
Jembatan Kartanegara runtuh 26 November 2011 dan menewaskan 24 orang yang sedang melintas dengan berbagai kendaraan di jembatan sepanjang lebih kurang 800 meter tersebut. Belasan orang lainnya hingga kini belum ditemukan.
Sejumlah pihak telah dihukum atas kelalaian dalam hal pemeliharaan yang menyebabkan runtuhnya jembatan yang jadi ikon Kukar itu.
Jembatan Kartanegara dibangun di masa jabatan Bupati Syaukani Hassan Rais, juga tanpa dana APBN dan sepenuhnya mengandalkan APBD Kukar. Jembatan dibangun mulai 1999 dan selesai tahun 2002. Jembatan itu mendekatkan jarak antara Tenggarong-Samarinda.
Sebelumnya, Syaukani sudah membangun jalan beton sekualitas jalan tol yang mulus dari Tenggarong hingga perbatasan Samarinda.
Selain Jembatan Kartanegara, penyelesaian pembangunan Jembatan Mahkota II yang menghubungkan Samarinda Kota dengan Samarinda Seberang juga tidak mendapat alokasi dana APBN.
"Saat ini dana APBN hanya untuk jalan-jalan penghubungnya," kata Hetifah lagi.
Namun demikian, seperti diklaim Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, pemerintah pusat mengucurkan dana sebesar Rp1,6 triliun untuk pembangunan Jembatan Pulau Balang.
Jembatan ini akan melintang di atas Teluk Balikpapan, jauh di barat laut Kota Minyak. Jembatan itu bagian dari Trans Kalimantan yang menghubungkan Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan.
Pembangunannya ditentang para aktivis lingkungan dan sebagian warga Balikpapan karena melintasi daerah konservasi dan dilindungi seperti Hutan Lindung Sungai Wain.
"Pemerintah pusat melalui APBNP 2012 mengucurkan dana Rp1,6 triliun dan jembatan Pulau Balang akan dilanjutkan pembangunannya mulai November 2012 ini," kata Gubernur Awang belum lama ini.
Hetifah sendiri mengaku tidak mengetahui tentang jumlah anggaran yang disebutkan Gubernur.
"Ada jatah Kaltim Rp1,9 triliun, tapi bukan untuk Jembatan Pulau Balang. Uang itu untuk membangun sejumlah ruas jalan dalam koridor Trans Kalimantan, dalam hal ini poros utara-selatan," kata Hetifah. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012