Tim Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kaltim menggelar focus group discussion (FGD) membahas hal-hal yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan peringkat penilaian IDI Kaltim secara nasional tahun 2019.
“Pemprov Kaltim menargetkan akan memperbaiki peringkat penilaian IDI Kaltim. Setidaknya mengalami perbaikan posisi di tingkat nasional, karena IDI Kaltim pada 2015 menempati peringkat tiga nasional dengan nilai 81,27,” sebut Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra, Moh Jauhar Efendi saat memimpin FGD IDI Kaltim 2019 yang dilakukan secara virtual, Selasa (30/6).
Menurutnya, penilaian IDI Kaltim mengalami penurunan sejak 2016 dan 2017 sebesar 0,78 poin, meskipun pada 2018 kembali meningkat 1,02 poin. Karenanya Pokja IDI Kaltim membedah pada variabel mana yang lemah untuk ditingkatkan.
Diakui terdapat komponen IDI dengan 28 indikator, yakni kebebasan sipil seperti kebebasan berkumpul dan berpendapat, hal-hak politik seperti hak memilih dan dipilih, serta lembaga demokrasi seperti kejadian keberpihakan KPUD.
“Semoga disisa waktu ini kita bisa memperbaiki hal-hal yang bisa mendongkrak penilaian IDI Kaltim, sehingga menunjukan Kaltim sebagai provinsi dengan tingkat perkembangan demokrasi baik,” harapnya.
FGD virtual dihadiri secara langsung Ketua Komisi I DPRD Kaltim Jahidin dan pejabat dilingkuna Kesbangpol Kaltim, serta diikuti Kasrem 091/ASN, Forum Kerukunan Umat Beragam, dan BPS Kaltim.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020
“Pemprov Kaltim menargetkan akan memperbaiki peringkat penilaian IDI Kaltim. Setidaknya mengalami perbaikan posisi di tingkat nasional, karena IDI Kaltim pada 2015 menempati peringkat tiga nasional dengan nilai 81,27,” sebut Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra, Moh Jauhar Efendi saat memimpin FGD IDI Kaltim 2019 yang dilakukan secara virtual, Selasa (30/6).
Menurutnya, penilaian IDI Kaltim mengalami penurunan sejak 2016 dan 2017 sebesar 0,78 poin, meskipun pada 2018 kembali meningkat 1,02 poin. Karenanya Pokja IDI Kaltim membedah pada variabel mana yang lemah untuk ditingkatkan.
Diakui terdapat komponen IDI dengan 28 indikator, yakni kebebasan sipil seperti kebebasan berkumpul dan berpendapat, hal-hak politik seperti hak memilih dan dipilih, serta lembaga demokrasi seperti kejadian keberpihakan KPUD.
“Semoga disisa waktu ini kita bisa memperbaiki hal-hal yang bisa mendongkrak penilaian IDI Kaltim, sehingga menunjukan Kaltim sebagai provinsi dengan tingkat perkembangan demokrasi baik,” harapnya.
FGD virtual dihadiri secara langsung Ketua Komisi I DPRD Kaltim Jahidin dan pejabat dilingkuna Kesbangpol Kaltim, serta diikuti Kasrem 091/ASN, Forum Kerukunan Umat Beragam, dan BPS Kaltim.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020