Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Rudy Prawiradinata mengatakan pemerintah pusat merekomendasikan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur  terkait arah kebijakan dan sasaran pembangunan untuk mendorong transformasi ekonomi ke arah hilirisasi industri.


"Hilirisasi yang mengolah hasil-hasil perikanan, pertanian, dan pertambangan untuk membuka lapangan kerja berkualitas," sebut Rudy Prawiradinata saat menjadi narasumber Musrenbang RKPD Provinsi Kaltim 2021 yang dilakukan secara virtual dari, ruang kerjanya, Selasa (28/4).

Ia mengatakan daerah juga direkomendasikan mempercepat pembangunan SDM dengan fokus peningkatan akses pendidikan menengah atas dan vokasional, memperkuat ketahanan dan kesehatan sistem kesehatan daerah, dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal untuk dapat berpartisipasi dalam sektor-sektor yang berkembang.

Lanjut Rudy termasuk direkomendasikan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan desa dalam pengembangan ekonomi lokal dan pengelolaan dana desa. Sedangkan sasaran pembangunan Provinsi Kaltim 2021 diarahkan untuk memacu pertumbuhan dan transformasi ekonomi.

"Ditargetkan laju pertumbuhan ekonomi Kaltim  tumbuh 5,2 persen dengan kemungkinan 2,9 - 5,5 persen," sebutnya.

Selain itu juga Provinsi Kaltim melakukan percepatan pengentasan kemiskinan dengan persentase penduduk miskin 5,7 persen, menekan tingkat pengangguran dengan tingkat pengangguran terbuka 8,2 persen, meningkatkan pembangunan sumber daya manusia dengan indeks pembangunan manusia (IPM) 77,70 persen, serta memperbaiki pemerataan pembangunan rasio gini 0, 330 - 0, 335.

Pada kesempatan itu dia juga Rudy menyampaikan informasi terkait penguatan peran pemerintah daerah dalam pengendalian COVID-19 dan revitalisasi  pasca COVID-19.

"Intinya pengendalian penyebaran virus corona dilakukan dengan memperketat kebijakan sosial distancing termasuk di tempat umum dan kompleks perumahan, optimalisasi peran RT dan RW dalam pengawasan warganya. Kemudian  pembatasan mudik, pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di daerah, dan peningkatan kapasitas rumah sakit daerah serta jumlah ruang isolasi," tuturnya.

Selanjutnya untuk refocusing APBD melalui optimalisasi APBD 2020 dan RAPBD 2021 untuk mitigasi dampak multi sektor COVID-19, mendorong pemerintah desa untuk mengoptimalkan dana desa untuk survei surveilans, dan mendorong partisipasi sektor non pemerintah.

Dikemukakan Rudy bahwa pemerintah daerah juga harus menjaga ekonomi lokal dengan mengawal dan menjamin aktivitas pertanian tetap berjalan termasuk pengamanan distribusi pupuk dan benih, relaksasi pajak daerah terutama pada sektor usaha vital, pariwisata, industri dan lain-lain. Stimulus permodalan terutama bagi industri sektor pangan dan kebutuhan dasar, kelompok UMKM optimalisasi belanja daerah terhadap produk lokal dan bantuan untuk sektor non-formal.

"Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui belanja belanja bantuan sosial daerah, menjaga ketahanan pangan masyarakat terutama kelompok berpendapatan rendah, validasi data penduduk miskin dan pengawalan program bantuan sosial pusat dan peningkatan cakupan melalui bantuan sosial daerah serta operasi pasar murah online," ujar Rudy Prawiradinata.

 

Pewarta: Arif Maulana

Editor : Rahmad


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020