Tanjung Redeb (ANTARA News Kaltim) - Kapolres Berau AKBP Endro Prasetyo SIK MH mengatakan masalah narkoba menjadi target prioritas untuk mencegah meluasnya peredaran barang terlarang di wilayah itu.
"Memasuki triwulan kedua 2012, data yang berhasil dihimpun menunjukan jumlah barang bukti narkoba lebih banyak dibandingkan tahun 2011. ini menunjukkan peredaran narkoba di Berau mulai mengkhawatirkan," katanya di Tanjung Redeb, Berau, Senin.
Menurut dia, data pengungkapan kasus narkoba oleh Polres Berau melalui Satuan Narkoba, terhitung sejak 2011 hingga 2012, meningkat cukup signifikan.
Ia mengatakan, masalah narkoba menjadi salah satu target prioritas penanganan besar saat ini.
Berdasarkan data tersebut, menurutnya ada konsep-konsep penanganan kasus yang diterapkan, Satuan Narkoba Polres telah meningkatkan kinerjanya melalui konsep penanganan yang diterapkan.
"Selain kita selaku pihak yang berwenang menindak, perlu juga diimbangi oleh kinerja instansi lain seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan sosialisasi mengenai bahayanya Narkoba serta kiat-kiat menghindari generasi muda dan masyarakat terjerumus karena Narkoba," ujar Kapolres.
Disisi lain, menurut Kapolres, akan sangat baik dan perlu diambil kebijakan oleh pemerintah dalam hal penanganan dengan menerapkan tes urine berkala bagi seluruh pegawai baik instansi pemerintah maupun swasta.
"Memang kita akui biayanya mahal, seperti di kepolisian itu sudah dilakukan guna mengindentifikasi oknum yang terlibat atau mengkonsumsi narkoba," kata Kapolres.
Sementara itu, kasat narkoba Polres Berau AKP Bambang Budiyanto menyebutkan jika narkoba saat ini sudah merasuk di semua lapisan masyarakat, mulai pejabat, mahasiswa pelajar hingga masyarakat umum.
Berdasarkan data, barang bukti sabu-sabu yang ditemukan polisi pada 2011 sebanyak 52,69 gram, sementara hingga Mei 2012 sudah mengumpulkan 54,59 gram SS.
"kita tidak hanya kerja sama dengan masyarakat setempat tapi juga dari luar daerah Berau terlebih kepada polisi luar daerah, seperti pengungkapan sabu-sabu di Kutim belum lama ini yang melintas di Berau dan baru bisa dihentikan di wilayah hukum Kutim," kata Bambang. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
"Memasuki triwulan kedua 2012, data yang berhasil dihimpun menunjukan jumlah barang bukti narkoba lebih banyak dibandingkan tahun 2011. ini menunjukkan peredaran narkoba di Berau mulai mengkhawatirkan," katanya di Tanjung Redeb, Berau, Senin.
Menurut dia, data pengungkapan kasus narkoba oleh Polres Berau melalui Satuan Narkoba, terhitung sejak 2011 hingga 2012, meningkat cukup signifikan.
Ia mengatakan, masalah narkoba menjadi salah satu target prioritas penanganan besar saat ini.
Berdasarkan data tersebut, menurutnya ada konsep-konsep penanganan kasus yang diterapkan, Satuan Narkoba Polres telah meningkatkan kinerjanya melalui konsep penanganan yang diterapkan.
"Selain kita selaku pihak yang berwenang menindak, perlu juga diimbangi oleh kinerja instansi lain seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan sosialisasi mengenai bahayanya Narkoba serta kiat-kiat menghindari generasi muda dan masyarakat terjerumus karena Narkoba," ujar Kapolres.
Disisi lain, menurut Kapolres, akan sangat baik dan perlu diambil kebijakan oleh pemerintah dalam hal penanganan dengan menerapkan tes urine berkala bagi seluruh pegawai baik instansi pemerintah maupun swasta.
"Memang kita akui biayanya mahal, seperti di kepolisian itu sudah dilakukan guna mengindentifikasi oknum yang terlibat atau mengkonsumsi narkoba," kata Kapolres.
Sementara itu, kasat narkoba Polres Berau AKP Bambang Budiyanto menyebutkan jika narkoba saat ini sudah merasuk di semua lapisan masyarakat, mulai pejabat, mahasiswa pelajar hingga masyarakat umum.
Berdasarkan data, barang bukti sabu-sabu yang ditemukan polisi pada 2011 sebanyak 52,69 gram, sementara hingga Mei 2012 sudah mengumpulkan 54,59 gram SS.
"kita tidak hanya kerja sama dengan masyarakat setempat tapi juga dari luar daerah Berau terlebih kepada polisi luar daerah, seperti pengungkapan sabu-sabu di Kutim belum lama ini yang melintas di Berau dan baru bisa dihentikan di wilayah hukum Kutim," kata Bambang. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012