Layanan komunikasi dan informasi di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, diyakini akan berkembang pesat setelah ibu kota negara pindah ke Kalimantan.
"Kepindahan ibu kota pasti akan berdampak pada banyak hal, terutama pemenuhan infrastruktur dasar, salah satunya infrastruktur komunikasi," ujar Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Kabupaten Mahulu Nasution Hibau Djaang di Ujoh Bilang, Minggu.
Keyakinan itu muncul karena hal itu merupakan keniscayaan, mengingat kepindahan ibu kota memiliki banyak tujuan, antara lain untuk pemerataan pembangunan sehingga seluruh wilayah Kalimantan pasti terdampak pembangunannya.
Ia mengakui bahwa di kawasan perbatasan negara dan kampung-kampung terpencil saat ini masih ada yang blank spot.
"Jangankan layanan internet, untuk telepon seluler maupun SMS saja masih ada kampung yang belum terlayani," katanya.
Menurut dia, tahun ini akan ada tambahan tiga menara telekomunikasi yang akan diaktifkan sehingga bisa melayani beberapa kampung yang masih blank spot.
Meski demikian, hal ini tentu masih terbatas sehingga keterbatasan ini tentu akan dipercepat pemenuhan infrastruktur komunikasi setelah ibu kota resmi pindah ke Kaltim.
Ia juga mengingatkan ke masyarakat bahwa setiap ada kemajuan pembangunan komunikasi, selalu diikuti dengan dampak negatif jika pengguna informasi teknologi (IT) tidak cerdas memanfaatkannya, seperti asal share atau membagikan informasi bohong ke media sosial (medsos), apalagi yang berbau SARA maupun memfitnah.
"Jika pengguna medsos sembarang unggah atau asal share tentang sesuatu yang berbau SARA maupun ada unsur memfitnah, kemudian korban tidak terima, maka orang tersebut bisa kena UU IT dengan ancaman kurungan 5-6 tahun," tuturnya.
Untuk itu, katanya lagi, ia mengingatkan warga Mahulu bijak dalam menggunakan medsos dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019
"Kepindahan ibu kota pasti akan berdampak pada banyak hal, terutama pemenuhan infrastruktur dasar, salah satunya infrastruktur komunikasi," ujar Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Kabupaten Mahulu Nasution Hibau Djaang di Ujoh Bilang, Minggu.
Keyakinan itu muncul karena hal itu merupakan keniscayaan, mengingat kepindahan ibu kota memiliki banyak tujuan, antara lain untuk pemerataan pembangunan sehingga seluruh wilayah Kalimantan pasti terdampak pembangunannya.
Ia mengakui bahwa di kawasan perbatasan negara dan kampung-kampung terpencil saat ini masih ada yang blank spot.
"Jangankan layanan internet, untuk telepon seluler maupun SMS saja masih ada kampung yang belum terlayani," katanya.
Menurut dia, tahun ini akan ada tambahan tiga menara telekomunikasi yang akan diaktifkan sehingga bisa melayani beberapa kampung yang masih blank spot.
Meski demikian, hal ini tentu masih terbatas sehingga keterbatasan ini tentu akan dipercepat pemenuhan infrastruktur komunikasi setelah ibu kota resmi pindah ke Kaltim.
Ia juga mengingatkan ke masyarakat bahwa setiap ada kemajuan pembangunan komunikasi, selalu diikuti dengan dampak negatif jika pengguna informasi teknologi (IT) tidak cerdas memanfaatkannya, seperti asal share atau membagikan informasi bohong ke media sosial (medsos), apalagi yang berbau SARA maupun memfitnah.
"Jika pengguna medsos sembarang unggah atau asal share tentang sesuatu yang berbau SARA maupun ada unsur memfitnah, kemudian korban tidak terima, maka orang tersebut bisa kena UU IT dengan ancaman kurungan 5-6 tahun," tuturnya.
Untuk itu, katanya lagi, ia mengingatkan warga Mahulu bijak dalam menggunakan medsos dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019