Balikpapan (ANTARA News Kaltim) - Tiga daerah di Kalimantan Timur yaitu Kota Balikpapan, Kota Bontang, dan Kabupaten Tanah Tidung, belum melaporkan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) 2011.
"Tiga daerah yang belum melaporkan penggunaan dana Bosda 2011 itu disebut dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri kepada Provinsi Kaltim pada 4 Januari 2012," kata Liliana, anggota Komisi IV DPR Kalimantan Timur di Balaikota Balikpapan, Rabu.
Surat edaran Mendagri Nomor 900/20/SJ tersebut meminta penjelasan mengenai hal keterlambatan penyampaian laporan penggunaan Bosda triwulan ketiga dan keempat tahun 2011. Namun demikian, surat itu juga menyampaikan hal keterlambatan itu tidak menunda peyaluran Bosda berikutnya.
Untuk Balikpapan, dana Bosda 2011 yang diberikan senilai Rp39,35 miliar.
"Laporan bisa dilakukan bersamaan penerimaan Bosda triwulan keempat di awal tahun 2012 ini," kata Liliana.
Dalam surat itu juga disebutkan untuk mempercepat penyaluran dana Bosda provinsi harus melakukan pengawasan serta evaluasi pengelolaan dan penyaluran dana Bosda tersebut.
Menjawab hal itu, Kepala Bagian Keuangan Pemkot Balikpapan Madram menjelaskan bahwa Pemkot Balikpapan sebenarnya sudah memberikan laporan, tapi ternyata format yang diinginkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berbeda.
"Karena itu secara fisik dan administrasi kami dianggap belum melaporkan walau secara keuangan tidak ada masalah," kata Madram.
Menurut Madram, pihaknya baru mengetahui ketidaksesuain hal tersebut dalam Rapat Koordinasi dengan Kemendikbud di Jakarta baru-baru ini. Saat ini laporan tersebut sedang dikerjakan dan disesuaikan formatnya dengan yang diinginkan Kemendikbud.
Madram menambahkan bahwa penyerapan dana Bosda Balikpapan telah 100 persen yakni seluruhnya dari Rp39,35 miliar yang diberikan pemerintah pusat. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
"Tiga daerah yang belum melaporkan penggunaan dana Bosda 2011 itu disebut dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri kepada Provinsi Kaltim pada 4 Januari 2012," kata Liliana, anggota Komisi IV DPR Kalimantan Timur di Balaikota Balikpapan, Rabu.
Surat edaran Mendagri Nomor 900/20/SJ tersebut meminta penjelasan mengenai hal keterlambatan penyampaian laporan penggunaan Bosda triwulan ketiga dan keempat tahun 2011. Namun demikian, surat itu juga menyampaikan hal keterlambatan itu tidak menunda peyaluran Bosda berikutnya.
Untuk Balikpapan, dana Bosda 2011 yang diberikan senilai Rp39,35 miliar.
"Laporan bisa dilakukan bersamaan penerimaan Bosda triwulan keempat di awal tahun 2012 ini," kata Liliana.
Dalam surat itu juga disebutkan untuk mempercepat penyaluran dana Bosda provinsi harus melakukan pengawasan serta evaluasi pengelolaan dan penyaluran dana Bosda tersebut.
Menjawab hal itu, Kepala Bagian Keuangan Pemkot Balikpapan Madram menjelaskan bahwa Pemkot Balikpapan sebenarnya sudah memberikan laporan, tapi ternyata format yang diinginkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berbeda.
"Karena itu secara fisik dan administrasi kami dianggap belum melaporkan walau secara keuangan tidak ada masalah," kata Madram.
Menurut Madram, pihaknya baru mengetahui ketidaksesuain hal tersebut dalam Rapat Koordinasi dengan Kemendikbud di Jakarta baru-baru ini. Saat ini laporan tersebut sedang dikerjakan dan disesuaikan formatnya dengan yang diinginkan Kemendikbud.
Madram menambahkan bahwa penyerapan dana Bosda Balikpapan telah 100 persen yakni seluruhnya dari Rp39,35 miliar yang diberikan pemerintah pusat. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012