Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), Kabupaten Mahakam Ulu , Kalimantan Timur menginginkan 36 mahasiswa Universitas Mulawarman Samarinda yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di daerah itui bisa membantu masyarakat membangun desa.
"Saat ini dana yang masuk ke kampung-kampung di Kabupaten Mahakam Ulu nilainya sangat besar, sehingga kami harapkan mahasiswa yang melakukan tugas KKN ini bisa bersama membangun kampung," ujar Kepala DPMK Kabupaten Mahulu S Lawing Nilas di Ujoh Bilang, Jumat.
Pada acara penerimaan 36 mahasiswa KKN Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda yang digelar di ruang pertemuan Bappelitbangda Mahulu. yang diwakili enam mahasiswa itu disambut oleh Wakil Bupati Mahulu Y Juan Jenau dan sejumlah pejabat terkait.
Menurut Lawing, tahun ini total anggaran yang masuk ke 50 kampung yang tersebar di 5 kecamatan di Mahulu nilainya mencapai Rp187,48 miliar atau ada kenaikan Rp28,12 miliar dari tahun 2018 sebesar Rp159,56 miliar, sehingga mahasiswa diminta membantu dalam hal administrasi, dan kegiatan pembangunannya.
Anggaran sebesar Rp187,48 miliar itu terdiri dari alokasi dana kampung (ADK) APBD Mahulu sebesar Rp90 miliar, meningkat dibandingkan tahun 2018 yang tercatat Rp88 miliar.
Selain itu berupa bantuan keuangan yang juga dari APBD Mahulu senilai Rp25 miliar atau naik dibandingkan sebelumnya senilai Rp15 miliar. Kemudian Dana Desa sebesar Rp72,48 miliar atau naik dari sebelumnya sebesar Rp56,36 miliar.
Total nilai yang mencapai Rp187,48 miliar itu jika dibagi rata untuk 50 kampung, maka akan diperoleh rata-rata Rp3,7 miliar per kampung, namun pembagiannya mengacu pada empat formula, yakni jumlah penduduk, rasio penduduk miskin, luas kampung, dan tingkat kesulitan geografis sehingga pembagian per kampung tidak sama.
"Mengingat begitu besarnya anggaran yang masuk, terkadang ada kampung yang kesulitan mengelola anggarannya, baik kesulitan dalam membuat perencanaan, saat pelaksanaan, terlebih saat administrasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Kami harap para mahasiswa bisa membantu kesulitan di pemerintahan kampung," kata Lawing.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019