Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius mengharapkan hasilkan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwawasan kebangsaan.
"Kami ingin menghasilkan betul-betul pimpinan yang 'clear', yang betul-betul punya wawasan kebangsaan," ujar Komjen Suhardi di Jakarta, Senin (1/7).
Suhardi memaparkan dalam rapat bersama panitia seleksi calon pimpinan KPK, BNPT tekah menyampaikan beberapa poin radikalisme yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan seleksi.
"Yang pertama adalah masalah intoleransi, anti-Pancasila, anti-NKRI, dan penyebaran paham takfiri. Itu yang kita kembangkan di BNPT untuk memetakan itu semua," ujar dia melanjutkan.
Suhardi mengatakan bahwa proses seleksi capim KPK untuk menilai kandidat yang berkemungkinan terpapar radikalisime akan berjalanan sesuai prosedur yang dirahasiakan.
"Orang-orang moderat dan menjaga wawasan kebangsaan dengan baik itu yang dipertahankan di institusi negara kesatuan itulah yang berkepentingan di sini," ujar Suhardi.
Kerja sama yang dilakukan BNPT dalam upaya menanggulangi paham radikalisme tidak hanya pada institusi KPK.
Sebelumnya, BNPT bekerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) RI guna mengantisipasi dan menanggulangi penyebaran paham radikalisme di Perguruan Tinggi.
Hingga hari ini, sebanyak 93 kandidat yang mendaftar untuk menjadi calon pimpinan KPK. Mereka berasal dengan berbagai latar belakang seperti advokat, Polri, PNS, pensiunan jaksa, dosen dan lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019
"Kami ingin menghasilkan betul-betul pimpinan yang 'clear', yang betul-betul punya wawasan kebangsaan," ujar Komjen Suhardi di Jakarta, Senin (1/7).
Suhardi memaparkan dalam rapat bersama panitia seleksi calon pimpinan KPK, BNPT tekah menyampaikan beberapa poin radikalisme yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan seleksi.
"Yang pertama adalah masalah intoleransi, anti-Pancasila, anti-NKRI, dan penyebaran paham takfiri. Itu yang kita kembangkan di BNPT untuk memetakan itu semua," ujar dia melanjutkan.
Suhardi mengatakan bahwa proses seleksi capim KPK untuk menilai kandidat yang berkemungkinan terpapar radikalisime akan berjalanan sesuai prosedur yang dirahasiakan.
"Orang-orang moderat dan menjaga wawasan kebangsaan dengan baik itu yang dipertahankan di institusi negara kesatuan itulah yang berkepentingan di sini," ujar Suhardi.
Kerja sama yang dilakukan BNPT dalam upaya menanggulangi paham radikalisme tidak hanya pada institusi KPK.
Sebelumnya, BNPT bekerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) RI guna mengantisipasi dan menanggulangi penyebaran paham radikalisme di Perguruan Tinggi.
Hingga hari ini, sebanyak 93 kandidat yang mendaftar untuk menjadi calon pimpinan KPK. Mereka berasal dengan berbagai latar belakang seperti advokat, Polri, PNS, pensiunan jaksa, dosen dan lainnya.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019