Pemprov Kaltim melalui Biro Ekonomi Setprov Kaltim dan Diskominfo Kaltim merespon cepat tantangan Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim agar OPD Kaltim menunjukan komitmennya mendukung program penurunan karbon FCPF kerja sama Pemerintah RI - Bank Dunia yang dilaksakanan di wilayah Kaltim.


Tindaklanjutnya dengan menyusun Rancangan Pergub Kaltim yang mengatur tentang penyediaan akses pelaporan pemantauan pengaduan terkait pelaksanaan Program FCPF  berbasis website yang diberi nama Aspirasi Etam Kaltim.

"Ini berupa dashboard pemantauan pelaporan. Secara umum sebagai layanan pengaduan masyarakat yang disiapkan pemprov. Tapi kita sengaja siapkan satu jendela khusus kalau ada pengaduan terkait FCPF," kata Kasubag Kehutanan, Lingkungan Hidup, dan Perkebunan Biro Ekonomi Setprov Kaltim, Istico Tauhid Jati saat menghadiri rapat lanjutan persiapan pelaksanaan Program FCPF, di Hotel Midtown Samarinda, Selasa (23/4).

Dia berharap dukungan tersebut membantu memudahkan proses pelaporan pelaksanaan program FCPF sebagai bentuk pertanggung jawaban pencapaian penurunan emisi karbon hingga 2023 mendatang.

Kemudian menjadi dasar Kaltim mendapat insentif dari Bank Dunia atas kerja-kerja mengantisipasi perubahan iklim melalui program adaptasi dan mitigasi penurunan emisi karbon gas rumah kaca.  

Lebih lanjut, layanan tersebut diharap menjadi layanan pengaduan masyarakat yang dapat digunakan dalam jangka panjang dan berkelanjutan.

"Nantinya masyarakat bisa melakukan pengaduan disini. Tidak hanya khusus FCPF. Masyarakat bisa bebas menyampaikan pengaduan dengan didahuli membuat akun user akses website," terangnya.

Kemudian aduan masyarakat tersebut diteruskan kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk ditindaklanjuti.

"Pergubnya sedang kita proses. Setelah ini kita akan sosialisasi ke OPD lingkup Kaltim," katanya.

Pewarta: Arif Maulana

Editor : Abdul Hakim Muhiddin


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019