Tenggarong (ANTARA News Kaltim) - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyusun rencana penanggulangan kemiskinan agar lebih terkoordinasi dan terintegrasi dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di wilayah itu.
Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara HAPM Haryanto Bachroel, saat membuka rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), di ruang rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Tenggarong, Selasa, mengatakan, rapat tersebut digelar dalam upaya mewujudkan kesamaan persepsi, keterpaduan dan sinkronisasi dalam menanggulangi kemiskinan.
"Harus dilakukan upaya penanggulangan secara terencana, terkoordinasi dan integrasi, dengan asumsi bahwa kemiskinan akan dapat ditanggulangi jika ada intervensi langsung dari pemerintah. Maka penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas pembangunan daerah KUkar saat ini," ujar Haryanto saat membacakan sambutan Bupati Kukar Rita Widyasari.
Acara yang berlangsung hingga Rabu (28/12) itu diikuti oleh para Asisten Setkab Kukar, kepala instansi dilingkungan Pemkab, DPRD, unsur perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat serta stkeholder lainnya terkait sebagai tim penanggulangan kemiskinan di Kukar.
Syarat utama untuk merumuskan program penanggulangan kemiskinan yang efektif, menurut dia, terlebih dahulu harus diketahui siapa yang menjadi sasaran atau target berupa data lengkap.
Hal itu, katanya, untuk memudahkan TKPK dalam mengarahkan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tarkait, agar lebih fokus terhadap kelompok masyarakat miskin atau hampir miskin yang terdata.
Selain target yang jelas, Haryanto mengatakan, program yang dilakukan juga harus sistematis dan terencana sehingga hasilnya bisa dimonitor.
Lebih lanjut dikatakannya bahwa TKPK adalah lembaga yang diberi mandat untuk melakukan langkah nyata dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. TKPK dituntut meningkatkan kapasitas, baik dalam koordinasi serta analisis terhadap kebijakan serta program kegiatan yang ditetapkan melalui strategi penanggulangan kemiskinan daerah.
Dia mengatakan, beberapa upaya pendekatan yang dilakukan pemerintah selama ini yaitu melalui tiga klaster. Klaster pertama berupa bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Kedua berupa penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dan yang ketiga berupa penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro.
"Sementara arah pembangunan Kukar melalui program Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera (Gerbang Raja) menjadi filosofi pelaksanaan pembangunan. Konsep pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pendekatan yang diterapkan dalam `Gerbang Raja`. Maka semangat Gerbang Raja telah selaras dengan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan," ujarnya.
Haryanto juga meminta peserta rapat koordinasi agar dapat mengoptimalkan peran dan kinerja TPKP sebagai forum lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2011
Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara HAPM Haryanto Bachroel, saat membuka rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), di ruang rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Tenggarong, Selasa, mengatakan, rapat tersebut digelar dalam upaya mewujudkan kesamaan persepsi, keterpaduan dan sinkronisasi dalam menanggulangi kemiskinan.
"Harus dilakukan upaya penanggulangan secara terencana, terkoordinasi dan integrasi, dengan asumsi bahwa kemiskinan akan dapat ditanggulangi jika ada intervensi langsung dari pemerintah. Maka penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas pembangunan daerah KUkar saat ini," ujar Haryanto saat membacakan sambutan Bupati Kukar Rita Widyasari.
Acara yang berlangsung hingga Rabu (28/12) itu diikuti oleh para Asisten Setkab Kukar, kepala instansi dilingkungan Pemkab, DPRD, unsur perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat serta stkeholder lainnya terkait sebagai tim penanggulangan kemiskinan di Kukar.
Syarat utama untuk merumuskan program penanggulangan kemiskinan yang efektif, menurut dia, terlebih dahulu harus diketahui siapa yang menjadi sasaran atau target berupa data lengkap.
Hal itu, katanya, untuk memudahkan TKPK dalam mengarahkan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tarkait, agar lebih fokus terhadap kelompok masyarakat miskin atau hampir miskin yang terdata.
Selain target yang jelas, Haryanto mengatakan, program yang dilakukan juga harus sistematis dan terencana sehingga hasilnya bisa dimonitor.
Lebih lanjut dikatakannya bahwa TKPK adalah lembaga yang diberi mandat untuk melakukan langkah nyata dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. TKPK dituntut meningkatkan kapasitas, baik dalam koordinasi serta analisis terhadap kebijakan serta program kegiatan yang ditetapkan melalui strategi penanggulangan kemiskinan daerah.
Dia mengatakan, beberapa upaya pendekatan yang dilakukan pemerintah selama ini yaitu melalui tiga klaster. Klaster pertama berupa bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Kedua berupa penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dan yang ketiga berupa penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro.
"Sementara arah pembangunan Kukar melalui program Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera (Gerbang Raja) menjadi filosofi pelaksanaan pembangunan. Konsep pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pendekatan yang diterapkan dalam `Gerbang Raja`. Maka semangat Gerbang Raja telah selaras dengan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan," ujarnya.
Haryanto juga meminta peserta rapat koordinasi agar dapat mengoptimalkan peran dan kinerja TPKP sebagai forum lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2011