Pemerintah Provinsi dan DPRD Kaltim melakukan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2020, memadukan sistem perencanaan melalui Forum Musrenbang (Musyawaran Perencanaan Pembangunan).
"DPRD dengan menyerap aspirasi masyarakat melalui reses dan Pemprov Kaltim berdasarkan inventarisir hasil Musrembang dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten/kota , oleh karena itu hari ini kita dengarkan masukan-masukan hasil reses DPRD Kaltim," Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi saat membuka Musrenbang RKPD Kaltim, di Pendopo Odah Etam, Rabu (10/4)
Ia mengatakan, niatnya satu, agar harmonisasi dan sinergitas dalam membangunan Kaltim yang nyaman, aman, dan damai.
Menurutnya, Musrembang merupakan agenda penting dalam menyusun perencanaan pembangunan 2020, sehingga kesadaran harus dibangun bersama untuk menginventarisir kebutuhan yang akan ditetapkan sebagai target perencanaan pembangunan.
Lanjut Hadi Mulyadi Musrenbang RKPD merupakan tahapan akhir dalam menyerap aspirasi masyarakat dan menyusun strategi pembangunan. Kenapa harus dilakukan perencanaan yang matang melalui musyawarah, karena kebutuhan pembangunan Kaltim cukup besar dengan kemampuan pendanaan masih sangat terbatas.
"Jadi perlu kesabaran membangun Kaltim karena wilayahnya sangat luas dengan kondisi masih jauh tertinggal jika dibandingkan wilayah Pulau Jawa. Makanya perlu diingatkan agar aparat pemerintah harus bekerja keras memberikan rasa aman dan nyama, serta menciptakan kesejahteraa masyarakat. Jangan ada ASN tidur nyenyak sebelum mampu mewujudkan itu," katanya.
Oleh karena itu Hadi Mulyadi meminta kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim untuk bersungguh-sungguh dalam menetapkan rencana pembangunan yang realistis dan sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Demikian juga dengan pemerintah kabupaten/kota diminta tetap semangat, karena keterbatasan anggaran sehingga tidak semua usulan dapat diakomodir.
"APBD Kaltim sebesar Rp10,9 triliun, ditambah perubahan menjadi sekitar Rp12-Rp13 triliun. Jika setiap kabupaten/kota dibagi Rp1 triliun, maka dapat dipastikan ASN akan mendapat gaji," katanya.
Ia menjelaskan APBD Kaltim sekitar Rp13 triliun, jika dibagi 3,5 juta penduduk Kaltim maka akan dapat Rp3,5 juta perorangnya, teteapi tentu tidak bisa begitu. Pemerintah harus hadir berpikir keras merencanakan pembangunan agar dana yang digulirkan tersebut memberikan multiplayer effect bagi masyarakat," ujarnya.
Hadi mengingatkan khusus kepada OPD yang membidangi urusan pertanian agar memberi perhatian serius pada nilai tukar petani (NTP). NTP gabungan 2018 menunjukkan pelaku usaha pertanian belum berhasil menggandakan hasil usaha pertaniannya untuk kebutuhan sehari-hari ,bahkan tidak jarang saat panen harga produksi jauh lebih tinggi ketimbang harga jual petani.
Dia juga berharap dukungan pemerintah pusat agar benar-benar hadir mendukung mimpi mewujudkan transformasi ekonomi di Kaltim. Upaya beralih dari menjual bahan baku hasil SDA menjadi basis manufaktur atau pengolahan tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan pemerintah pusat. Kondisi infrastruktur di Kaltim masih sangat terbatas dan SDM kualitasnya masih perlu ditingkatkan.
Hadi mencontohkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy, di Kabupaten Kutai Timur dan Kawasan Industri Kariangau Balikpapan masih butuh dukungan fiskal dan non fiskal untuk mewujudkan mimpi mengembangan industri pengolahan di Kaltim.
Pada pembukaan Musrenbang Provinsi Kaltim tersebut tampak hadir Menteri BAPPENAS Bambang Brodjonegoro, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mendagri diwakili Dirjen Dukcapil Profesor Zudan Arif Fachrullah, Anggota DPR RI dan DPD RI Dapil Kaltim, DPRD Kaltim, Pangdam, Kapolda, Kajati, Kabinda, Kepala BNNP Kaltim.
Selanjutnya Rektor Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Bupati/Wakil Bupati se Kaltim, serta Pj Sekprov Kaltim, Asisten Sekprov Kaltim, dan sejumlah Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Kaltim.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019
"DPRD dengan menyerap aspirasi masyarakat melalui reses dan Pemprov Kaltim berdasarkan inventarisir hasil Musrembang dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten/kota , oleh karena itu hari ini kita dengarkan masukan-masukan hasil reses DPRD Kaltim," Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi saat membuka Musrenbang RKPD Kaltim, di Pendopo Odah Etam, Rabu (10/4)
Ia mengatakan, niatnya satu, agar harmonisasi dan sinergitas dalam membangunan Kaltim yang nyaman, aman, dan damai.
Menurutnya, Musrembang merupakan agenda penting dalam menyusun perencanaan pembangunan 2020, sehingga kesadaran harus dibangun bersama untuk menginventarisir kebutuhan yang akan ditetapkan sebagai target perencanaan pembangunan.
Lanjut Hadi Mulyadi Musrenbang RKPD merupakan tahapan akhir dalam menyerap aspirasi masyarakat dan menyusun strategi pembangunan. Kenapa harus dilakukan perencanaan yang matang melalui musyawarah, karena kebutuhan pembangunan Kaltim cukup besar dengan kemampuan pendanaan masih sangat terbatas.
"Jadi perlu kesabaran membangun Kaltim karena wilayahnya sangat luas dengan kondisi masih jauh tertinggal jika dibandingkan wilayah Pulau Jawa. Makanya perlu diingatkan agar aparat pemerintah harus bekerja keras memberikan rasa aman dan nyama, serta menciptakan kesejahteraa masyarakat. Jangan ada ASN tidur nyenyak sebelum mampu mewujudkan itu," katanya.
Oleh karena itu Hadi Mulyadi meminta kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim untuk bersungguh-sungguh dalam menetapkan rencana pembangunan yang realistis dan sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Demikian juga dengan pemerintah kabupaten/kota diminta tetap semangat, karena keterbatasan anggaran sehingga tidak semua usulan dapat diakomodir.
"APBD Kaltim sebesar Rp10,9 triliun, ditambah perubahan menjadi sekitar Rp12-Rp13 triliun. Jika setiap kabupaten/kota dibagi Rp1 triliun, maka dapat dipastikan ASN akan mendapat gaji," katanya.
Ia menjelaskan APBD Kaltim sekitar Rp13 triliun, jika dibagi 3,5 juta penduduk Kaltim maka akan dapat Rp3,5 juta perorangnya, teteapi tentu tidak bisa begitu. Pemerintah harus hadir berpikir keras merencanakan pembangunan agar dana yang digulirkan tersebut memberikan multiplayer effect bagi masyarakat," ujarnya.
Hadi mengingatkan khusus kepada OPD yang membidangi urusan pertanian agar memberi perhatian serius pada nilai tukar petani (NTP). NTP gabungan 2018 menunjukkan pelaku usaha pertanian belum berhasil menggandakan hasil usaha pertaniannya untuk kebutuhan sehari-hari ,bahkan tidak jarang saat panen harga produksi jauh lebih tinggi ketimbang harga jual petani.
Dia juga berharap dukungan pemerintah pusat agar benar-benar hadir mendukung mimpi mewujudkan transformasi ekonomi di Kaltim. Upaya beralih dari menjual bahan baku hasil SDA menjadi basis manufaktur atau pengolahan tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan pemerintah pusat. Kondisi infrastruktur di Kaltim masih sangat terbatas dan SDM kualitasnya masih perlu ditingkatkan.
Hadi mencontohkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy, di Kabupaten Kutai Timur dan Kawasan Industri Kariangau Balikpapan masih butuh dukungan fiskal dan non fiskal untuk mewujudkan mimpi mengembangan industri pengolahan di Kaltim.
Pada pembukaan Musrenbang Provinsi Kaltim tersebut tampak hadir Menteri BAPPENAS Bambang Brodjonegoro, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mendagri diwakili Dirjen Dukcapil Profesor Zudan Arif Fachrullah, Anggota DPR RI dan DPD RI Dapil Kaltim, DPRD Kaltim, Pangdam, Kapolda, Kajati, Kabinda, Kepala BNNP Kaltim.
Selanjutnya Rektor Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Bupati/Wakil Bupati se Kaltim, serta Pj Sekprov Kaltim, Asisten Sekprov Kaltim, dan sejumlah Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Kaltim.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019