Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur menggelar kegiatan Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020 dan Forum Gabungan SKPD Kutim sebagai bentuk rancangan awal RKPD Kabupaten setempat.
"Kegiatan ini merupakan agenda wajib yang dilaksanakan, sesuai amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,"kata Wakil Bupati Kutai Timur ,H Kasmidi Bulang, saat membuka konsultasi publik di ruang serba guna, Bukit Pelangi, Sangatta, Selasa (19/3).
Ia mengatakan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan adalah politik, partisipatif, top-down, bottom-up dan Permendagri no. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaaan dan pengendalian evaluasi daerah.
Kasmidi menjelaskan sesuai tema "Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan" maka periode pembangunan tinggal landas agribisnis dan agroindustri yang selama ini menjadi grand strategi pembangunan RKPD Kutim. Oleh karena itu perlu dukungan penguatan kebijakan melalui peningkatan pertanian.
Kemudian juga program strategis lainnya berupa pembangunan jembatan , peningkatan jalan di kecamatan dan desa serta pemenuhan sarana dan prasana , kesehatan , pendidikan, fasilitas pemerintahan desa dan kecamatan.
"Pemerintah Kabupaten Kutim memberikan anggaran Rp1 millyar perdesa demi menunjang kesejahteraan dan pembangunan desa yang dikelola langsung oleh aparat desa," tuturnya.
Wakil Bupati berharap melalui kegiatan konsultasi publik RKPD dapat memberikan masukan dan kritikan yang bermanfaat. Sehingga Program Gerbang Desa Madu dapat berjalan fokus dan tuntas.
Sementara itu, Perwakilan Bappeda Provinsi Kaltim Charmajaty mengatakan kegiatan yang digelar untuk menyaring dan menerima masukan berbagai pihak terkait penyusunan RKPD.
"Ada 5 prioritas yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD 2020 Kabupaten Kutai Timur, yaitu SDM, daya saing ekonomi, infrastruktur, lingkungan hidup dan tata kelola pemerintahan," katanya.
Ia menjelaskan prioritas pembangunan daerah disusun agar terintergrasi , saling bersinergi dari pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat demi tercapai target.
Pada kesempatan itu juga Kepala Bappeda Kutim,Edward Azran meminta agar semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segara menyiapkan seluruh data yang tidak terakomodir dapat disampaikan kembali melalui kegiatan ini.
Menurutnya pola harus berubah, pengusulan program menggunakan E-Planning semua menggunakan sistem IT.
"Meski demikian kami punya kekurangan, tapi kami ingin berkerja sama demi kemajuan pembangunan yang fokus dan tuntas," ujar Edward Azran.
Sementara itu pelaksanaan Konsultasi Publik RKPD dihadiri sekitar 250 peserta berasal dari OPD, DPRD Kutim, seluruh Camat , pimpinan perusahan, perbankan, akademisi dan tokoh masyarakat. Kegiatan itu dibuka Wakil Bupati H Kasmidi Bulang ditandai dengan pemukulan gong.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019