Samarinda (ANTARA News Kaltim) - Salah satu wartawan yang menjadi korban pemukulan oleh preman-preman yang diduga disuruh oleh pejabat teras di Kabupaten Kutai Kartanegara pada 11 Juni 2006 silam di atas Jembatan Kutai Kartanegara, Kaltim, yakin bahwa salah satu faktor runtuhnya jembatan akibat penyimpangan konstruksi proyek.
"Salah satu alasan mengapa kami dihadang dan dikeroyok karena banyak penyimpangan proyek di Kukar, salah satunya Jembatan Kutai Kartanegara itu," kata Zulkarnain Alregar, salah seorang korban pemukulan beberapa tahun silam di Jembatan Kukar saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.
Menurut Zulkarnain yang kala itu Redpel di Harian Umum Berita Kota bahwa begitu mendengar berita Jembatan Kutai Kartanegara runtuh, ia langsung yakin sepenuhya bahwa musibah itu bukan terjadi tanpa alasan akan tetapi akibat penyimpangan konstruksi proyek.
"Alasan penghadangan serta pemukulan 12 orang wartawan itu karena Pemkab Kutai Kartanegara yang saat itu dipimpin oleh Bupati Syaukani HR ingin menutup-nutupi sejumlah proyek yang diduga banyak penyimpangan di antaranya proyek jembatan tersebut," ujar dia.
"Kami mengucapkan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa dan meminta agar kasus ini jangan dilihat sebagai musibah semata tanpa melihat ada unsur kelalaian manusia, yakni penyimpangan konstruksi proyek," ujarnya.
Kasus pemukulan wartawan di atas jembatan itu yang kala itu mendapat sorotan tajam berbagai pihak kemudian dikenal dengan kasus "Golden Gate" karena warna jembatan keemasan serta konstruksi yang mirip Jembatan Golden Gate di Amerika Serikat.
"Padahal, rombongan wartawan dari jakarta diundang oleh Gubernur Kaltim saat itu, yakni Suwarna AF untuk melihat kesiapan daerah menghadapi PON XVII-2008 di Kaltim, khususnya venues di Samarinda dan Tenggarong," ujar dia.
Namun, katanya, kunjungan wartawan itu dicurigai oleh Pemkab Kukar ingin memberitakan berbagai penyimpangan proyek di salah satu kabupaten terkaya di Indonesia itu.
"Kami meminta agar badan pengawas kembali melakukan audit serta menggali data tentang proyek Jembatan Kukar termasuk penyebab runtuhnya jembatan terpanjang di Indonesia ini," ujar Zulkarnain yang kini Redpel sebuah koran dua bahasa pertama di Indonesia, The 1st Times Jakarta itu.
Sebelumnya, mantan pejabat Dinas PU Kaltim pernah mengungkapkan data bahwa salah satu bentuk penyimpangan Jembatan Kutai Kartanegara adalah "mark up" pengecatan jembatan yang mencapai Rp15 miliar, padahal normalnya hanya sekitar Rp4 miliar.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2011
"Salah satu alasan mengapa kami dihadang dan dikeroyok karena banyak penyimpangan proyek di Kukar, salah satunya Jembatan Kutai Kartanegara itu," kata Zulkarnain Alregar, salah seorang korban pemukulan beberapa tahun silam di Jembatan Kukar saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.
Menurut Zulkarnain yang kala itu Redpel di Harian Umum Berita Kota bahwa begitu mendengar berita Jembatan Kutai Kartanegara runtuh, ia langsung yakin sepenuhya bahwa musibah itu bukan terjadi tanpa alasan akan tetapi akibat penyimpangan konstruksi proyek.
"Alasan penghadangan serta pemukulan 12 orang wartawan itu karena Pemkab Kutai Kartanegara yang saat itu dipimpin oleh Bupati Syaukani HR ingin menutup-nutupi sejumlah proyek yang diduga banyak penyimpangan di antaranya proyek jembatan tersebut," ujar dia.
"Kami mengucapkan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa dan meminta agar kasus ini jangan dilihat sebagai musibah semata tanpa melihat ada unsur kelalaian manusia, yakni penyimpangan konstruksi proyek," ujarnya.
Kasus pemukulan wartawan di atas jembatan itu yang kala itu mendapat sorotan tajam berbagai pihak kemudian dikenal dengan kasus "Golden Gate" karena warna jembatan keemasan serta konstruksi yang mirip Jembatan Golden Gate di Amerika Serikat.
"Padahal, rombongan wartawan dari jakarta diundang oleh Gubernur Kaltim saat itu, yakni Suwarna AF untuk melihat kesiapan daerah menghadapi PON XVII-2008 di Kaltim, khususnya venues di Samarinda dan Tenggarong," ujar dia.
Namun, katanya, kunjungan wartawan itu dicurigai oleh Pemkab Kukar ingin memberitakan berbagai penyimpangan proyek di salah satu kabupaten terkaya di Indonesia itu.
"Kami meminta agar badan pengawas kembali melakukan audit serta menggali data tentang proyek Jembatan Kukar termasuk penyebab runtuhnya jembatan terpanjang di Indonesia ini," ujar Zulkarnain yang kini Redpel sebuah koran dua bahasa pertama di Indonesia, The 1st Times Jakarta itu.
Sebelumnya, mantan pejabat Dinas PU Kaltim pernah mengungkapkan data bahwa salah satu bentuk penyimpangan Jembatan Kutai Kartanegara adalah "mark up" pengecatan jembatan yang mencapai Rp15 miliar, padahal normalnya hanya sekitar Rp4 miliar.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2011