Penajam (Antaranews Kaltim) - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur mengagendakan tes urine dadakan bagi seluruh pegawai negeri sipil (PNS) dan honorer sebagai bentuk komitmen pemberantasan tindak penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemerintahan.
Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Hamdam saat ditemui di Penajam, Rabu, mengatakan, tes urine akan dilakukan pada saat yang tidak ditentukan dan tidak diketahui waktunya, serta dilakukan di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"Tes urin bagi PNS termasuk pejabat dan honorer itu dijadwalkan dilaksanakan rutin dan dadakan di setiap SKPD pada 2019," tegasnya.
Pemeriksaan urine di setiap SKPD dilakukan acak dan dadakan tersebut, menurutnya untuk mengantisipasi adanya pegawai atau pajabat yang menghindar.
Tes urine itu, lanjutnya penting untuk membuat lingkungan pemerintahan bersih dari narkoba, memastikan pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara bebas dari barang haram itu.
"Paling tidak, ada rasa takut para PNS, honorer atau pejabat untuk memakai narkoba karena sewaktu-waktu ada tes urine," sebutnya.
Hamdam menegaskan seluruh PNS atau pejabat dan honorer di lingkungan Pemkab Penajam Paser Utara harus bersih dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba.
Bagi pegawai yang terbukti positif menggunakan narkoba, tegasnya akan diproses dan diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku.
Namun, ia berharap para pemakai narkoba agar direhabilitasi untuk mengurangi jumlah penghuni rumah tahanan maupun di lembaga pemasyarakatan.
"Saat ini narkoba menjadi musuh yang harus diwaspadai. Narkoba telah menyentuh berbagai kalangan, seperti pelajar, PNS, anggota Polri dan TNI," jelasnya.
Kabupaten Penajam Paser Utara yang wilayahnya berbatasan dengan Kota Balikpapan dan Kabupaten Paser, tambah Hamdam merupakan daerah yang rawan peredaran narkoba.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Hamdam saat ditemui di Penajam, Rabu, mengatakan, tes urine akan dilakukan pada saat yang tidak ditentukan dan tidak diketahui waktunya, serta dilakukan di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"Tes urin bagi PNS termasuk pejabat dan honorer itu dijadwalkan dilaksanakan rutin dan dadakan di setiap SKPD pada 2019," tegasnya.
Pemeriksaan urine di setiap SKPD dilakukan acak dan dadakan tersebut, menurutnya untuk mengantisipasi adanya pegawai atau pajabat yang menghindar.
Tes urine itu, lanjutnya penting untuk membuat lingkungan pemerintahan bersih dari narkoba, memastikan pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara bebas dari barang haram itu.
"Paling tidak, ada rasa takut para PNS, honorer atau pejabat untuk memakai narkoba karena sewaktu-waktu ada tes urine," sebutnya.
Hamdam menegaskan seluruh PNS atau pejabat dan honorer di lingkungan Pemkab Penajam Paser Utara harus bersih dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba.
Bagi pegawai yang terbukti positif menggunakan narkoba, tegasnya akan diproses dan diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku.
Namun, ia berharap para pemakai narkoba agar direhabilitasi untuk mengurangi jumlah penghuni rumah tahanan maupun di lembaga pemasyarakatan.
"Saat ini narkoba menjadi musuh yang harus diwaspadai. Narkoba telah menyentuh berbagai kalangan, seperti pelajar, PNS, anggota Polri dan TNI," jelasnya.
Kabupaten Penajam Paser Utara yang wilayahnya berbatasan dengan Kota Balikpapan dan Kabupaten Paser, tambah Hamdam merupakan daerah yang rawan peredaran narkoba.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018