Samarinda (Antaranews Kaltim) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen mengupayakan anggaran pendidikan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tahun 2019 memenuhi aturan perundang-undangan yakni sebesar 20 persen.
Wakil Gubernur Katim, Hadi Mulyadi kepada awak media di Samarinda, Kamis, mengatakan bahwa dalam visi dan misi yang dicanangkan bersama Gubernur Kaltim, Isran Noor salah satu poin yang menjadi prioritas adalah sektor pendidikan dengan sasaran membentuk masyarakat Kaltim yang cerdas dan berkualitas.
Dengan visi dan misi tersebut, sudah pasti Pemprov Kaltim akan berupaya menaikan pos anggaran untuk dunia pendidikan.
"Anggaran 20 persen untuk pendidikan tersebut merupakan amanat konstitusi sesuai UU No 20 Tahun 2003 yang mewajibkan pemerintah/pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen minimal dari APBD/APBN," jelas Hadi.
Hadi enggan menanggapi soal hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri yang diterima Pemerintah Provinsi Kaltim terkait alokasi dana pendidikan APBD Perubahan 2018 yang baru mencapai 18,93 persen, atau kurang sekitar 1,07 persen.
"Yang lalu bukan urusan kami, Ke depan kami harus komitmen untuk memperbaiki secara komperehensip karena persoalan pendidikan? bukan hanya pada angka 20 persen semata, tapi bagaimana Pemerintah bisa memanfaatkan anggaran yang ada secara efektif dan efesien," ujar Hadi.
Sementara Wakil Ketua DPRD Kaltim, HM Samsun menjelaskan bahwa fungsi pendidikan tidak terbatas pada Dinas Pendidikan semata, namun banyak sektor yang bisa digarap dalam rangka peningkatan sumber daya manusia.
"Penyebab kekurangan anggaran pendidikan di APBD Perubahan 2018 itu karena adanya kebijakan anggaran khusus yang tidak bisa ditunda," katanya.
Ia membeberkan kebijakan tersebut diantaranya menyelesaikan utang dan sisa penganggaran proyek multiyears contract (MYC) sebesar Rp450 Miliar pada masa periode gubernur Awang Faroek Ishak 2013-2018.
"Saat itu praktis tidak ada pilihan. Keduanya harus dipenuhi. Tapi kami madih yakin akan ada solusinya untuk capai 20 persen anggaran pendidikan," tegasnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
Wakil Gubernur Katim, Hadi Mulyadi kepada awak media di Samarinda, Kamis, mengatakan bahwa dalam visi dan misi yang dicanangkan bersama Gubernur Kaltim, Isran Noor salah satu poin yang menjadi prioritas adalah sektor pendidikan dengan sasaran membentuk masyarakat Kaltim yang cerdas dan berkualitas.
Dengan visi dan misi tersebut, sudah pasti Pemprov Kaltim akan berupaya menaikan pos anggaran untuk dunia pendidikan.
"Anggaran 20 persen untuk pendidikan tersebut merupakan amanat konstitusi sesuai UU No 20 Tahun 2003 yang mewajibkan pemerintah/pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen minimal dari APBD/APBN," jelas Hadi.
Hadi enggan menanggapi soal hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri yang diterima Pemerintah Provinsi Kaltim terkait alokasi dana pendidikan APBD Perubahan 2018 yang baru mencapai 18,93 persen, atau kurang sekitar 1,07 persen.
"Yang lalu bukan urusan kami, Ke depan kami harus komitmen untuk memperbaiki secara komperehensip karena persoalan pendidikan? bukan hanya pada angka 20 persen semata, tapi bagaimana Pemerintah bisa memanfaatkan anggaran yang ada secara efektif dan efesien," ujar Hadi.
Sementara Wakil Ketua DPRD Kaltim, HM Samsun menjelaskan bahwa fungsi pendidikan tidak terbatas pada Dinas Pendidikan semata, namun banyak sektor yang bisa digarap dalam rangka peningkatan sumber daya manusia.
"Penyebab kekurangan anggaran pendidikan di APBD Perubahan 2018 itu karena adanya kebijakan anggaran khusus yang tidak bisa ditunda," katanya.
Ia membeberkan kebijakan tersebut diantaranya menyelesaikan utang dan sisa penganggaran proyek multiyears contract (MYC) sebesar Rp450 Miliar pada masa periode gubernur Awang Faroek Ishak 2013-2018.
"Saat itu praktis tidak ada pilihan. Keduanya harus dipenuhi. Tapi kami madih yakin akan ada solusinya untuk capai 20 persen anggaran pendidikan," tegasnya.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018