Penajam (Antaranews Kaltim) - Sebanyak 17 paket proyek yang dibiayai melalui skema tahun jamak atau "multiyears" di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, senilai lebih kurang Rp289 miliar belum dibayar sebab kondisi keuangan daerah sedang mengalami defisit.
"Utang proyek tahun jamak yang belum dibayarkan mencapai sekitar Rp289 miliar dari 17 paket kegiatan," ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Puguh Sumitro ketika ditemui Antara di Penajam, Selasa.
"Kegiatan yang belum dibayarkan itu bukan hanya untuk kegiatan fisik, tapi juga untuk kegiatan pengawasan pengerjaan proyek," jelasnya.
Tanggungan utang proyek yang dibiayai melalui skema tahun jamak?sudah terkontrak, yang harus dilunasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai sekitar Rp289 miliar.
"Kewajiban pemerintah kabupaten kepada pihak ketiga atau kontraktor pelaksana kegiatan itu harus dilunasi hingga akhir Desember 2018," kata Puguh Sumitro.
Jumlah utang proyek yang dibiayai melalui skema tahun jamak Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menurut dia, awalnya mencapai lebih kurang Rp385 miliar.
Kemudian pada 2017, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara membayar utang proyek "multiyears" tersebut sekitar Rp69 miliar, dan tersisa Rp289 miliar yang harus dibayarkan sampai akhir 2018.
Namun, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berencana melunasi utang proyek yang dibiayai melalui skema tahun jamak tersebut secara bertahap, yakni pada 2018 dan 2019.
Pada APBD 2018 lanjut Puguh Sumitro, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara baru mengalokasikan anggaran untuk membayar utang proyek "multiyears" itu sekitar Rp88 miliar.
"Tapi anggaran itu belum bisa dicairkan karena kas daerah pemerintah kabupaten semakin defisit akibat penurunan pendapatan dari pemarintah pusat," ujar Puguh Sumitro.
Utang proyek "multiyears" yang belum dibayarkan tersebut, di antaranya Masjid Agung Al Ikhlas, bendungan dan instalasi pengolahan air bersih Lawe-Lawe, serta akses jalan menuju Pelabuhan Benuo Taka dan akses jalan di Kecamatan Babulu. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
"Utang proyek tahun jamak yang belum dibayarkan mencapai sekitar Rp289 miliar dari 17 paket kegiatan," ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Puguh Sumitro ketika ditemui Antara di Penajam, Selasa.
"Kegiatan yang belum dibayarkan itu bukan hanya untuk kegiatan fisik, tapi juga untuk kegiatan pengawasan pengerjaan proyek," jelasnya.
Tanggungan utang proyek yang dibiayai melalui skema tahun jamak?sudah terkontrak, yang harus dilunasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai sekitar Rp289 miliar.
"Kewajiban pemerintah kabupaten kepada pihak ketiga atau kontraktor pelaksana kegiatan itu harus dilunasi hingga akhir Desember 2018," kata Puguh Sumitro.
Jumlah utang proyek yang dibiayai melalui skema tahun jamak Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menurut dia, awalnya mencapai lebih kurang Rp385 miliar.
Kemudian pada 2017, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara membayar utang proyek "multiyears" tersebut sekitar Rp69 miliar, dan tersisa Rp289 miliar yang harus dibayarkan sampai akhir 2018.
Namun, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berencana melunasi utang proyek yang dibiayai melalui skema tahun jamak tersebut secara bertahap, yakni pada 2018 dan 2019.
Pada APBD 2018 lanjut Puguh Sumitro, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara baru mengalokasikan anggaran untuk membayar utang proyek "multiyears" itu sekitar Rp88 miliar.
"Tapi anggaran itu belum bisa dicairkan karena kas daerah pemerintah kabupaten semakin defisit akibat penurunan pendapatan dari pemarintah pusat," ujar Puguh Sumitro.
Utang proyek "multiyears" yang belum dibayarkan tersebut, di antaranya Masjid Agung Al Ikhlas, bendungan dan instalasi pengolahan air bersih Lawe-Lawe, serta akses jalan menuju Pelabuhan Benuo Taka dan akses jalan di Kecamatan Babulu. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018