Samarinda (Antaranews Kaltim) - Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh meminta dinas terkait dan para pendamping tingkat kecamatan hingga kampung memberikan perhatian lebih kepada 19 kampung yang akan melakukan pemilihan petinggi (sebutan untuk kepala desa).
"Perhatian lebih dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) serta para pendamping kepada 19 kampung karena akan menyelenggarakan pemilihan petinggi serentak pada Juli mendatang," ujar Boni di Ujoh Bilang, ibukota Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, Rabu.
Hal itu dikatakannya saat membuka Rapat Koordinasi Pendamping Kampung di Balai Adat Ujoh Bilang, yang dihadiri kepala DPMK, para camat, sejumlah tenaga ahli, tenaga teknis, pendamping kecamatan, dan pendamping kampung.
Ia mengatakan, kegiatan pemilihan petinggi itu menyebabkan ke-19 pemerintahan kampung wajib menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKam) untuk waktu enam tahun ke depan.
"Terhadap kondisi ini, saya menyampaikan catatan khusus yang harus segera ditindaklanjuti oleh DPMK dan tenaga pendamping tingkat kabupaten (tenaga ahli dan tenaga teknis)," tuturnya.
Selain kelemahan di bidang penyusunan dokumen perencanaan, ke-19 pemerintahan kampung itu juga memiliki kelemahan lainnya, seperti kurang harmonisnya hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dengan petinggi, karena pengurus BPK terlalu curiga kepada petinggi dan sebaliknya petinggi kurang terbuka kepada BPK.
Kemudian, kurang harmonisnya hubungan kerja antara petinggi dengan perangkat pemerintahan kampung. Bahkan, hubungan petinggi di satu pihak dengan sekretaris, kemudian dengan bendahara kampung di pihak lain sehingga dalam pemerintahan dan pembangunan tidak sinkron.
Hal lainnya adalah kurang intensifnya pemanfaatan forum musyawarah antara pemerintahan kampung (petinggi dan BPK) di satu pihak, kemudian dengan masyarakat kampung di pihak lain.
"Hal ini tercermin dari isi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (RAPBKam) yang kurang memenuhi aspirasi masyarakat, sehingga ada laporan ke saya yang menyatakan bahwa program yang tertampung di APBKam bukan yang diperlukan warga. Sedangkan program yang diperlukan warga kurang tertampung di APBKam," tegasnya.
Untuk itu, bupati meminta DPMK dan para pendamping mulai tingkat kabupaten hingga kampung harus selalu memperhatikan kondisi tersebut.
"Tujuannya agar perjalanan pemerintahan tidak tertatih dan pembangunan benar-benar berdasarkan aspirasi masyarakat, karena dalam membangun memang harus diawali dari proses musyawarah," tambahnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
"Perhatian lebih dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) serta para pendamping kepada 19 kampung karena akan menyelenggarakan pemilihan petinggi serentak pada Juli mendatang," ujar Boni di Ujoh Bilang, ibukota Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, Rabu.
Hal itu dikatakannya saat membuka Rapat Koordinasi Pendamping Kampung di Balai Adat Ujoh Bilang, yang dihadiri kepala DPMK, para camat, sejumlah tenaga ahli, tenaga teknis, pendamping kecamatan, dan pendamping kampung.
Ia mengatakan, kegiatan pemilihan petinggi itu menyebabkan ke-19 pemerintahan kampung wajib menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKam) untuk waktu enam tahun ke depan.
"Terhadap kondisi ini, saya menyampaikan catatan khusus yang harus segera ditindaklanjuti oleh DPMK dan tenaga pendamping tingkat kabupaten (tenaga ahli dan tenaga teknis)," tuturnya.
Selain kelemahan di bidang penyusunan dokumen perencanaan, ke-19 pemerintahan kampung itu juga memiliki kelemahan lainnya, seperti kurang harmonisnya hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dengan petinggi, karena pengurus BPK terlalu curiga kepada petinggi dan sebaliknya petinggi kurang terbuka kepada BPK.
Kemudian, kurang harmonisnya hubungan kerja antara petinggi dengan perangkat pemerintahan kampung. Bahkan, hubungan petinggi di satu pihak dengan sekretaris, kemudian dengan bendahara kampung di pihak lain sehingga dalam pemerintahan dan pembangunan tidak sinkron.
Hal lainnya adalah kurang intensifnya pemanfaatan forum musyawarah antara pemerintahan kampung (petinggi dan BPK) di satu pihak, kemudian dengan masyarakat kampung di pihak lain.
"Hal ini tercermin dari isi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (RAPBKam) yang kurang memenuhi aspirasi masyarakat, sehingga ada laporan ke saya yang menyatakan bahwa program yang tertampung di APBKam bukan yang diperlukan warga. Sedangkan program yang diperlukan warga kurang tertampung di APBKam," tegasnya.
Untuk itu, bupati meminta DPMK dan para pendamping mulai tingkat kabupaten hingga kampung harus selalu memperhatikan kondisi tersebut.
"Tujuannya agar perjalanan pemerintahan tidak tertatih dan pembangunan benar-benar berdasarkan aspirasi masyarakat, karena dalam membangun memang harus diawali dari proses musyawarah," tambahnya.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018