Samarinda (Antaranews Kaltim)-Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim memperkuat komitmen dengan sejumlah mitra kerja dalam mensinergikan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) sehingga jelas peran dan tugas masing-masing lembaga serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Penguatan komitmen terhadap program KKBPK itu dituangkan dalam MOU (memorandum of understanding) dengan sejumlah mitra kerja,"kata Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim,”Eli Kusnaeli pada acara pembukaan Rakorda program KKBPK 2018 di Samarinda, Kamis.
Penandatangan MOU tersebut yakni dengan BPJS kesehatan, Universitas Mulawarman, Universitas Muhammadiyah Kaltim, Juang Kencana , Korem 091/ASN, dan 10 OPD KB kabupaten/kota se Kalimantan Timur.
Adapun sebagai nara sumber pada Rakorda KKBPK 2018 di antaranya Sekretaris Utama BKKBN RI , H.Nofrizal, Plh asisten pemerintahan dan kesra Setprov Kaltim,HM Sa’Bani dari Dinas Kesehatan Kaltim serta dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim.
Sementara itu Plh asisten pemerintahan dan kesra Setprov Kaltim,HM Sa’bani mengapresiasi kegiatan BKKBN Kaltim yang mengintensifikasi, melakukan sinergi dan terintergrasi dengan sejumlah lembaga, OPD, tokoh masyarakat, Ormas dan TNI-Polri.
Diakuinya masih banyak permasalahan terkait kesejahteraan masyarakat seperti masih rendahnya kualitas keluarga, pendidikan, kesehatan dan sumber daya manusia (SDM).
"Diharapkan dengan adanya integrasi semua kegiatan ini mampu mendorong meningkatkan kualitas SDM dan harapan hidup. Keterpaduan atau integrasi program ini bukan hanya dibawah koordinasi BKKBN tetapi juga mampu dilakukan oleh kepala daerah di kabupaten/kota,"katanya.
Sa,bani mengemukakan setiap daerah berbeda-beda kehidupan, karakteristik budaya, sosial kemasyarakatan, sehingga perlu dilakukan pola pendekatan terhadap kehidupan keluarga yang tidak hanya membutuhkan gizi, kesehatan, pendidikan tetapi juga bagaimana meningkatkan pendapatan keluarga.
Sekretaris Utama BKKBN RI , H.Nofrizal pada kesempatan itu mengatakan Rakor KKBPK 2018 adalah untuk menikatkan komitmen dengan sejumlah mitra kerja dan memperbaharui persepsi terkait program yang ada, khususnya program KKBPK terjadi perubahan yang mendasar.
"Kita tidak lagi berkutat pada pengendalian kelahiran tetapi fokus bagaimana setiap bayi yang lahir dipastikan sehat, dapat pengasuhan yang layak, baik fisik dan mentalnya. Hal ini bagian perubahan program KB yang dirubah definisinya menjadi perencanaan hidup sehat dan sejahtera,"katanya.
Nofrizal menilai program KKBPK di Provinsi Kaltim telah berhasil penurunan angka kelahiran dan keberhasilan kepesrtaan ber KB karena komitmen dan dukungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota serta para penyuluh dan kader.
Menurutnya meskipun di Kaltim program KB dinilai berhasil, namun ada beberapa kendala di antaranya sosial, budaya serta masalah tenaga penyuluh lapangan KB (PLKB) yang masih minim dan hal itu juga terjadi secara nasional.
"Jumlah tenaga PLKB di Indonesia hanya 15 ribu sedangkan jumlah desa sebanyak 82 ribu desa/kelurahan, sehingga 1 penyuluh melayani 2 sampai 5 desa. Padahal idealnya 1 desa satu penyuluh,"ujar Nofrizal.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
"Penguatan komitmen terhadap program KKBPK itu dituangkan dalam MOU (memorandum of understanding) dengan sejumlah mitra kerja,"kata Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim,”Eli Kusnaeli pada acara pembukaan Rakorda program KKBPK 2018 di Samarinda, Kamis.
Penandatangan MOU tersebut yakni dengan BPJS kesehatan, Universitas Mulawarman, Universitas Muhammadiyah Kaltim, Juang Kencana , Korem 091/ASN, dan 10 OPD KB kabupaten/kota se Kalimantan Timur.
Adapun sebagai nara sumber pada Rakorda KKBPK 2018 di antaranya Sekretaris Utama BKKBN RI , H.Nofrizal, Plh asisten pemerintahan dan kesra Setprov Kaltim,HM Sa’Bani dari Dinas Kesehatan Kaltim serta dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim.
Sementara itu Plh asisten pemerintahan dan kesra Setprov Kaltim,HM Sa’bani mengapresiasi kegiatan BKKBN Kaltim yang mengintensifikasi, melakukan sinergi dan terintergrasi dengan sejumlah lembaga, OPD, tokoh masyarakat, Ormas dan TNI-Polri.
Diakuinya masih banyak permasalahan terkait kesejahteraan masyarakat seperti masih rendahnya kualitas keluarga, pendidikan, kesehatan dan sumber daya manusia (SDM).
"Diharapkan dengan adanya integrasi semua kegiatan ini mampu mendorong meningkatkan kualitas SDM dan harapan hidup. Keterpaduan atau integrasi program ini bukan hanya dibawah koordinasi BKKBN tetapi juga mampu dilakukan oleh kepala daerah di kabupaten/kota,"katanya.
Sa,bani mengemukakan setiap daerah berbeda-beda kehidupan, karakteristik budaya, sosial kemasyarakatan, sehingga perlu dilakukan pola pendekatan terhadap kehidupan keluarga yang tidak hanya membutuhkan gizi, kesehatan, pendidikan tetapi juga bagaimana meningkatkan pendapatan keluarga.
Sekretaris Utama BKKBN RI , H.Nofrizal pada kesempatan itu mengatakan Rakor KKBPK 2018 adalah untuk menikatkan komitmen dengan sejumlah mitra kerja dan memperbaharui persepsi terkait program yang ada, khususnya program KKBPK terjadi perubahan yang mendasar.
"Kita tidak lagi berkutat pada pengendalian kelahiran tetapi fokus bagaimana setiap bayi yang lahir dipastikan sehat, dapat pengasuhan yang layak, baik fisik dan mentalnya. Hal ini bagian perubahan program KB yang dirubah definisinya menjadi perencanaan hidup sehat dan sejahtera,"katanya.
Nofrizal menilai program KKBPK di Provinsi Kaltim telah berhasil penurunan angka kelahiran dan keberhasilan kepesrtaan ber KB karena komitmen dan dukungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota serta para penyuluh dan kader.
Menurutnya meskipun di Kaltim program KB dinilai berhasil, namun ada beberapa kendala di antaranya sosial, budaya serta masalah tenaga penyuluh lapangan KB (PLKB) yang masih minim dan hal itu juga terjadi secara nasional.
"Jumlah tenaga PLKB di Indonesia hanya 15 ribu sedangkan jumlah desa sebanyak 82 ribu desa/kelurahan, sehingga 1 penyuluh melayani 2 sampai 5 desa. Padahal idealnya 1 desa satu penyuluh,"ujar Nofrizal.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018