Samarinda (Antaranews Kaltim)-Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim mensinergikan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (KP3A) Kaltim serta seluruh OPD KB Kabupaten/kota.
"Sebelum digelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) maka perlu dilaksanakan pra Rakerda untuk mensinergikan dan mengsinkronkan program KBBPK 2018, membahas hal-hal teknis tentang kegiatan, strategi dan anggaran,"kata Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, Eli Kusnaeli di Samarinda usai membuka pertemuan pra Rakerda, Rabu.
Perlu diketahui katanya sejumlah kegiatan program KKBPK membutuhkan dana, tenaga,sarana dan metode, untuk itulah perlunya bersinergi , memadukan program sehingga tidak jalan sendiri-sendiri sehingga program dapat berjalan lebih baik sesuai harapan.
Jadi menurut dia bagaimana BKKBN Kaltim, Dinas KP3A Kaltim dan OPD KB kabupaten/kota bersinergi misalnya dalam hal anggaran, sejumlah kegiatan ada yang bersumber dari APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), ada dari APBD Provinsi Kaltim dan APBD Kabupaten /kota.
Setelah sejumlah kegiatan dievaluasi, permasalahan yang dihadapi diinventarisir kemudian dilakukan langkah strategi dan bersinergi, maka optimis program KKBPK di Kaltim akan berhasil.
Dikemukakannya bahwa pelaksanaan Rakerda program KKBPK 2018 digelar 15 Maret 2018 , kegiatan tersebut lebih memperkuat komitmen dari Dinas, Instansi , Ormas,LSM , perguruan tinggi dan sejumlah mitra kerja.
"Peningkatan komitmen tersebut dituangkan dalam MOU antara BKKBN Kaltim dengan sejumlah OPD Provinsi, dan OPD KB di kabupaten /kota sesuai program pembangunan pemerintah pusat membangun dari desa, daerah pinggiran, daerah tetinggal dan daerah perbatasan,"kata Eli Kusnaeli.
Dia juga yakin dengan adanya sinergi dan dukungan dari dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Kaltim dan kabupaten/kota serta mitra lainnya, program KKBPK di Kaltim tercapai dan berhasil.
Sementara itu Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Kaltim, Halda Arsyad menyambut baik kegiatan pra Rakerda dan Rakerda yang dilaksanakan perwakilan BKKBN Kaltim.
"Rakerda seperti ini harus dilakukan secara rutin, karena kadang-kadang ada kegiatan yang telah diatur dalam Renstra Provinsi tidak sinergi dengan pusat, sehingga melalui Rakerda adanya penyelarasan,"katanya.
Dia berharapkan dengan adanya Rakerda dapat memetakan mana saja program prioritas untuk di daerah, yang lebih utama dalah bersinergi dan komitmen.
Halda mengungkapkan bahwa KP3A Kaltim juga menangani masalah kependudukan, untuk itu saat ini fokus melakukan analisa mengenai pertambahan jumlah penduduk di Kaltim.
Berdasarkan data yang dihimpun KP3A Kaltim dari Disdukcail selama kurun waktu Juli–Desember 2017 jumlah penduduk mengalami kenaikan sebesar 34.278 jiwa jika dibanding priode Januari-Juni 2017.
Menurutnya selama ini pertambahan penduduk Kaltim terbesar disebabkan migrasi dari daerah lain yang masuk ke Kaltim, apakah itu benar perlu dibuktikan. Hal itu bisa saja terjadi tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa akibat banyaknya kelahiran dan bisa juga karena digalakannya akte kelahiran oleh Disdukcapil.
"Jadi bersinergi menangani kependudukan harus dilakukan, sehingga dapat diketahui apakah program kependudukan dan KB di Kaltim berhasil atau belum,"ujar Halda arsyad.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
"Sebelum digelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) maka perlu dilaksanakan pra Rakerda untuk mensinergikan dan mengsinkronkan program KBBPK 2018, membahas hal-hal teknis tentang kegiatan, strategi dan anggaran,"kata Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, Eli Kusnaeli di Samarinda usai membuka pertemuan pra Rakerda, Rabu.
Perlu diketahui katanya sejumlah kegiatan program KKBPK membutuhkan dana, tenaga,sarana dan metode, untuk itulah perlunya bersinergi , memadukan program sehingga tidak jalan sendiri-sendiri sehingga program dapat berjalan lebih baik sesuai harapan.
Jadi menurut dia bagaimana BKKBN Kaltim, Dinas KP3A Kaltim dan OPD KB kabupaten/kota bersinergi misalnya dalam hal anggaran, sejumlah kegiatan ada yang bersumber dari APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), ada dari APBD Provinsi Kaltim dan APBD Kabupaten /kota.
Setelah sejumlah kegiatan dievaluasi, permasalahan yang dihadapi diinventarisir kemudian dilakukan langkah strategi dan bersinergi, maka optimis program KKBPK di Kaltim akan berhasil.
Dikemukakannya bahwa pelaksanaan Rakerda program KKBPK 2018 digelar 15 Maret 2018 , kegiatan tersebut lebih memperkuat komitmen dari Dinas, Instansi , Ormas,LSM , perguruan tinggi dan sejumlah mitra kerja.
"Peningkatan komitmen tersebut dituangkan dalam MOU antara BKKBN Kaltim dengan sejumlah OPD Provinsi, dan OPD KB di kabupaten /kota sesuai program pembangunan pemerintah pusat membangun dari desa, daerah pinggiran, daerah tetinggal dan daerah perbatasan,"kata Eli Kusnaeli.
Dia juga yakin dengan adanya sinergi dan dukungan dari dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Kaltim dan kabupaten/kota serta mitra lainnya, program KKBPK di Kaltim tercapai dan berhasil.
Sementara itu Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Kaltim, Halda Arsyad menyambut baik kegiatan pra Rakerda dan Rakerda yang dilaksanakan perwakilan BKKBN Kaltim.
"Rakerda seperti ini harus dilakukan secara rutin, karena kadang-kadang ada kegiatan yang telah diatur dalam Renstra Provinsi tidak sinergi dengan pusat, sehingga melalui Rakerda adanya penyelarasan,"katanya.
Dia berharapkan dengan adanya Rakerda dapat memetakan mana saja program prioritas untuk di daerah, yang lebih utama dalah bersinergi dan komitmen.
Halda mengungkapkan bahwa KP3A Kaltim juga menangani masalah kependudukan, untuk itu saat ini fokus melakukan analisa mengenai pertambahan jumlah penduduk di Kaltim.
Berdasarkan data yang dihimpun KP3A Kaltim dari Disdukcail selama kurun waktu Juli–Desember 2017 jumlah penduduk mengalami kenaikan sebesar 34.278 jiwa jika dibanding priode Januari-Juni 2017.
Menurutnya selama ini pertambahan penduduk Kaltim terbesar disebabkan migrasi dari daerah lain yang masuk ke Kaltim, apakah itu benar perlu dibuktikan. Hal itu bisa saja terjadi tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa akibat banyaknya kelahiran dan bisa juga karena digalakannya akte kelahiran oleh Disdukcapil.
"Jadi bersinergi menangani kependudukan harus dilakukan, sehingga dapat diketahui apakah program kependudukan dan KB di Kaltim berhasil atau belum,"ujar Halda arsyad.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018