Samarinda (ANTARA News - Kaltim)- Dana yang digulirkan untuk pembangunan di kawasan perbatasan antara Kaltim dan Malaysia Timur sejak 2009 hingga 2011 mencapai Rp1,437 triliun yakni dari APBN Rp884,24 miliar dan APBD Kaltim Rp553,54 miliar.
Rincian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp884,24 miliar itu yakni 2009 Rp18,37 miliar, pada 2010 Rp1,79 miliar dan 2011 senilai Rp864,07 miliar, ucap Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak di Samarinda, Senin.
Sementara untuk anggaran pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp553,54 miliar masing-masing 2009 Rp145,57 miliar, 2010 senilai Rp151,86 miliar dan pada 2011 Rp256,11 miliar.
Melalui kedua sumber anggaran tersebut, pemerintah provinsi telah menetapkan beberapa program dengan sasaran percepatan pembangunan kawasan perbatasan, program ini diarahkan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan memberdayakan masyarakat.
Program prioritas pembangunan untuk kawasan perbatasan meliputi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, perkebunan sepanjang perbatasan, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, pembangunan pos-pos lintas batas serta pemberian bantuan berupa subsidi ongkos angkut perbatasan dan pedalaman.
Sedangkan beberapa strategi pemecahan masalah perbatasan yang harus segara diatasi pemerintah pusat di antaranya, mengenai garis batas negara yang memerlukan penguatan diplomasi internasional.
Kemudian percepatan penyelesaian tapal batas dan penetapan Undang-Undang Perbatasan Negara, mengatasi kesenjangan pembangunan dengan percepatan pembangunan sarana dan prasarana.
Selanjutnya masalah peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, peningkatan sumber daya manusia, optimalisasi pengelolaan sumber daya lokal manusia, sosial budaya, ekonomi dan alam.
Sedangkan pada bidang pertahanan dan keamanan, perlu dilakukan upaya peningkatan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan, peningkatan pengawasan kegiatan illegal berupa penebangan hutan, pencurian ikan dan penambangan liar.
Hal lain yang juga sangat perlu diperhatikan pemerintah adalah peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat dan optimalisasi pengelolaan Pos Lintas Batas (PLB), serta Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) antar dua negara.
Menurutnya, dinamika permasalahan di kawasan perbatasan membutuhkan perhatian lebih baik dari pemerintah pusat dan daerah. Hal ini penting untuk menjaga eksistensi dan pembangunan kawasan tersebut.
Sesuai dengan keinginan agar perbatasan benar-benar menjadi beranda negara, kawasan ini memerlukan perhatian besar dan serius guna pemberdayaan serta peningkatan taraf hidup masyarakat di wilayah tersebut, ujar Awang.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2011
Rincian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp884,24 miliar itu yakni 2009 Rp18,37 miliar, pada 2010 Rp1,79 miliar dan 2011 senilai Rp864,07 miliar, ucap Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak di Samarinda, Senin.
Sementara untuk anggaran pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp553,54 miliar masing-masing 2009 Rp145,57 miliar, 2010 senilai Rp151,86 miliar dan pada 2011 Rp256,11 miliar.
Melalui kedua sumber anggaran tersebut, pemerintah provinsi telah menetapkan beberapa program dengan sasaran percepatan pembangunan kawasan perbatasan, program ini diarahkan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan memberdayakan masyarakat.
Program prioritas pembangunan untuk kawasan perbatasan meliputi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, perkebunan sepanjang perbatasan, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, pembangunan pos-pos lintas batas serta pemberian bantuan berupa subsidi ongkos angkut perbatasan dan pedalaman.
Sedangkan beberapa strategi pemecahan masalah perbatasan yang harus segara diatasi pemerintah pusat di antaranya, mengenai garis batas negara yang memerlukan penguatan diplomasi internasional.
Kemudian percepatan penyelesaian tapal batas dan penetapan Undang-Undang Perbatasan Negara, mengatasi kesenjangan pembangunan dengan percepatan pembangunan sarana dan prasarana.
Selanjutnya masalah peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, peningkatan sumber daya manusia, optimalisasi pengelolaan sumber daya lokal manusia, sosial budaya, ekonomi dan alam.
Sedangkan pada bidang pertahanan dan keamanan, perlu dilakukan upaya peningkatan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan, peningkatan pengawasan kegiatan illegal berupa penebangan hutan, pencurian ikan dan penambangan liar.
Hal lain yang juga sangat perlu diperhatikan pemerintah adalah peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat dan optimalisasi pengelolaan Pos Lintas Batas (PLB), serta Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) antar dua negara.
Menurutnya, dinamika permasalahan di kawasan perbatasan membutuhkan perhatian lebih baik dari pemerintah pusat dan daerah. Hal ini penting untuk menjaga eksistensi dan pembangunan kawasan tersebut.
Sesuai dengan keinginan agar perbatasan benar-benar menjadi beranda negara, kawasan ini memerlukan perhatian besar dan serius guna pemberdayaan serta peningkatan taraf hidup masyarakat di wilayah tersebut, ujar Awang.(*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2011