Penajam (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, belum mendapat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri untuk melaksanakan mutasi pegawai yang direncanakan pada Desember 2017.
"Surat izin untuk dapat melaksanakan mutasi itu sudah dikirimkan ke Kemendagri pada pekan kedua Oktober 2017," kata Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Penajam Paser Utara Surodal Santoso di Penajam, Senin.
Hingga kini, lanjut Suroadal, Kemendagri belum memberikan jawaban atas surat permohonan mutasi tersebut.
Pemkab Penajam Paser Utara berencana melakukan pengisian jabatan kosong di beberapa satuan kerja perangkat daerah dan pergeseran pegawai yang akan dilaksanakan pada akhir masa jabatan kepala daerah.
"Rotasi pegawai direncanakan untuk mengisi beberapajabatan kosong, seperti sekretaris di Dinas Sosial, serta Dinas Perpustakaan dan Arsip," jelas Surodal.
Ia menjelaskan, pada undang-undang pemilihan kepala daerah yang baru ada penjelasan terkait larangan bagi bupati atau wali kota melakukan penggantian pejabat terhitung enam bulan sebelum penetapan pasangan calon kepala daerah.
Regulasi itu melarang "incumbent" atau pejabat petahana yang akan melakukan pergantian pejabat hingga enam bulan sampai penetapan pasangan calon kepala daerah, harus diketahui dan mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri.
Kabupaten Penajam Paser Utara akan menggelar pemilihan kepala daerah pada 2018 dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Mustaqim MZ rencananya ikut bertarung sebagai calon petahana.
Surodal tetap optimistis akan mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri untuk melaksanakan pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. BKPP juga akan memaparkan alasan pelaksanaan mutasi itu kepada Kemendagri.
Mengenai jumlah pegawai yang akan dimutasi, Surodal tidak merincinya dan hanya menyebutkan ada puluhan pejabat eselon II, III dan eselon IV serta staf yang akan dirotasi. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Surat izin untuk dapat melaksanakan mutasi itu sudah dikirimkan ke Kemendagri pada pekan kedua Oktober 2017," kata Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Penajam Paser Utara Surodal Santoso di Penajam, Senin.
Hingga kini, lanjut Suroadal, Kemendagri belum memberikan jawaban atas surat permohonan mutasi tersebut.
Pemkab Penajam Paser Utara berencana melakukan pengisian jabatan kosong di beberapa satuan kerja perangkat daerah dan pergeseran pegawai yang akan dilaksanakan pada akhir masa jabatan kepala daerah.
"Rotasi pegawai direncanakan untuk mengisi beberapajabatan kosong, seperti sekretaris di Dinas Sosial, serta Dinas Perpustakaan dan Arsip," jelas Surodal.
Ia menjelaskan, pada undang-undang pemilihan kepala daerah yang baru ada penjelasan terkait larangan bagi bupati atau wali kota melakukan penggantian pejabat terhitung enam bulan sebelum penetapan pasangan calon kepala daerah.
Regulasi itu melarang "incumbent" atau pejabat petahana yang akan melakukan pergantian pejabat hingga enam bulan sampai penetapan pasangan calon kepala daerah, harus diketahui dan mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri.
Kabupaten Penajam Paser Utara akan menggelar pemilihan kepala daerah pada 2018 dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Mustaqim MZ rencananya ikut bertarung sebagai calon petahana.
Surodal tetap optimistis akan mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri untuk melaksanakan pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. BKPP juga akan memaparkan alasan pelaksanaan mutasi itu kepada Kemendagri.
Mengenai jumlah pegawai yang akan dimutasi, Surodal tidak merincinya dan hanya menyebutkan ada puluhan pejabat eselon II, III dan eselon IV serta staf yang akan dirotasi. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017