Penajam (ANTARA Kaltim) - Dana tunjangan transportasi bagi masing-masing anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, ditetapkan sebesar Rp12.650.000 per bulan, kata Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten Penajam, Alimuddin.
"Pemerintah kabupaten menetapkan dana tunjangan untuk masing-masing anggota DPRD Rp12.650.000 per bukan," ujar Alimuddin ketika ditemui di Penajam, Senin.
Besaran dana tunjangan transportasi tersebut hanya berkurang Rp1.350.000 dari usulan awal yang diajukan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Rp14.000.000.
Alimuddin menjelaskan, penentuan besaran dana tunjangan bagi anggota DPRD itu berdasarkan hasil survei dan harga yang ditetapkan Lembaga Kajian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
"Besaran dana tujangan transportasi untuk legislator ditetapkan mengacu hasil survei LKPP di wilayah Kota Balikpapan dan sekitarnya," katanya.
Alimuddin yang juga Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Penajam Paser Utara itu menegaskan, pemberian dana tunjangan transportasi untuk masing-masing anggota DPRD hanya akan dihitung berdasarkan hari kerja.
Sebelumnya, hasil survei tarif sewa kendaraan roda empat di wilayah Penajam Paser Utara berada pada kisaran Rp600.000 per hari.
TAPD Kabupaten Penajam Paser Utara menilai tarif sewa mobil sebesar Rp500.000 hingga Rp600.000 itu masih terlalu tinggi.
Namun, akhirnya TAPD Kabupaten Penajam Paser Utara memutuskan besaran tarif sewa kendaraan roda empat tersebut di kisarab Rp600.000 per hari.
Alimuddin menambahkan, pemberian tambahan penghasilan bagi Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara akan dituangkan dalam peraturan bupati yang menetapkan standar besaran dana tunjangan yang akan diberikan kepada 25 anggota DPRD tersebut.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara akan menarik seluruh mobil dinas yang dipinjampakaikan kepada anggota DPRD, setelah dana tunjangan transportasi bagi wakil rakyat itu resmi diberlakukan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Pemerintah kabupaten menetapkan dana tunjangan untuk masing-masing anggota DPRD Rp12.650.000 per bukan," ujar Alimuddin ketika ditemui di Penajam, Senin.
Besaran dana tunjangan transportasi tersebut hanya berkurang Rp1.350.000 dari usulan awal yang diajukan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Rp14.000.000.
Alimuddin menjelaskan, penentuan besaran dana tunjangan bagi anggota DPRD itu berdasarkan hasil survei dan harga yang ditetapkan Lembaga Kajian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
"Besaran dana tujangan transportasi untuk legislator ditetapkan mengacu hasil survei LKPP di wilayah Kota Balikpapan dan sekitarnya," katanya.
Alimuddin yang juga Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Penajam Paser Utara itu menegaskan, pemberian dana tunjangan transportasi untuk masing-masing anggota DPRD hanya akan dihitung berdasarkan hari kerja.
Sebelumnya, hasil survei tarif sewa kendaraan roda empat di wilayah Penajam Paser Utara berada pada kisaran Rp600.000 per hari.
TAPD Kabupaten Penajam Paser Utara menilai tarif sewa mobil sebesar Rp500.000 hingga Rp600.000 itu masih terlalu tinggi.
Namun, akhirnya TAPD Kabupaten Penajam Paser Utara memutuskan besaran tarif sewa kendaraan roda empat tersebut di kisarab Rp600.000 per hari.
Alimuddin menambahkan, pemberian tambahan penghasilan bagi Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara akan dituangkan dalam peraturan bupati yang menetapkan standar besaran dana tunjangan yang akan diberikan kepada 25 anggota DPRD tersebut.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara akan menarik seluruh mobil dinas yang dipinjampakaikan kepada anggota DPRD, setelah dana tunjangan transportasi bagi wakil rakyat itu resmi diberlakukan. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017