Samarinda (ANTARA News - Kaltim) - DPRD Kaltim menilai bahwa seharusnya perbaikan jalan negara maupun jalan lintas Kalimantan di Kaltim lebih mendesak ketimbang pembangunan jalan tol yang total dananya sekitar Rp6,2 triliun.
"Jalan tol juga penting namun yang lebih mendesak kini adalah memperbaiki jalan negara yang rusak," kata anggota Komisi III (Bidang Pembangunan) DPRD Kaltim, Saifuddin DJ di Samarinda, Sabtu.
Dia menilai bahwa pembangunan jalan tol sepanjang 99 kilomter yang menghubungkan Kota Balikpapan dan Samarinda yang akan menelan anggaran Rp6,2 triliun tersebut belum mendesak.
"Dari aspek ekonomi keberadaan jalan tol memang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyaralat namun jika melihat kondisi jalan yang rusak parah tentunya Pemerintah Provinsi Kaltim harus lebih memprioritaskan perbaikan jalan tersebut sebab hal itumenyangkut aspek perekonomian masyarakat secara luas," kata Syaifuddin DJ.
Politisi Partai Gerindra itu mengatakan bahwa perbaikan jalan lintas Kalimantan di Kaltim pada poros utara yang menghubungkan Kutai Timur-Berau-Bulungan-Nunukan-Malinau sangat mendesak.
"Kerusakan jalan itu tentunya memicu kenaikan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Berau dan beberapa kota di pedalaman Kaltim akibat distribusi sembako terhambat," katanya.
"Daerah yang mengalami kerujalan jalan itu juga merupakan kawasan transmigrasi sehingga kerusakan tersebut juga menghambat penjualan hasil pertanian mereka. Jadi, menurut saya, perbaikan infrastruktur jalan di Kaltim harus menjadi prioritas," ungkap Syaifuddin DJ.
Hal senada disampaikan Sekretaris Fraksi PPP DPRD Kaltim, Saparuddin.
"Sejak awal secara pribadi sesungguhnya saya tidak setuju dengan jalan tol dengan mempertimbangkan bahwa program pembangunan yang harus dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kaltim harus berbasis prioritas yakni kebutuhan infrastruktur di daerah pedalaman," katanya.
Faktanya, imbuh dia bahwa begitu banyak jalan trans-Kalimantan yang rusak sehingga kondisi itu sangat memprihatinkan dan butuh penanganan yang cepat.
"Namun, karena DPRD dan Pemprov Kaltim sudah mengambil keputusan politik, menyetujui jalan tol tersebut sehingga tidak ada alsaan untuk menarik keputusasan itu tetapi kami harus mengawal proyek jalan tol itu bagaimana bisa berjalan baik," ungkap Saparuddin.
Namun, proyek jalan tol saat ini kata Saparuddin yang juga sebagai Wakil Ketua DPW PPP Kaltim belum ada kejelasan baik dana yang bersumber dari APBN maupun pihak ketiga termasuk izin dari Menteri Kehutanan.
"Sampai saat ini saja, izin dari Menteri Kehutanan terkait penggunaan lahan kawasan Bukit Soeharto belum keluar begitu pula dengan dana APBN dan pihak ketiga," ujar dia.
"Jika memang tidak ada kejelasan lebih baik pembangunan jalan tol tersebut ditinjau ulang sehingga APBD Kaltim bisa dikonsentrasikan pada penanganan infrastruktur yang terbengkalai," katanya menambahkan.
Ia menuturkan bahwa banyak proyek infrastruktur di Kaltim yang membutuhkan penanganan cepat di antaranya, pembanguanan Bandara Samarinda Baru, Jembatan Mahkota II dan Jembatan Mahulu daripada harus membuat proyek baru.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2011
"Jalan tol juga penting namun yang lebih mendesak kini adalah memperbaiki jalan negara yang rusak," kata anggota Komisi III (Bidang Pembangunan) DPRD Kaltim, Saifuddin DJ di Samarinda, Sabtu.
Dia menilai bahwa pembangunan jalan tol sepanjang 99 kilomter yang menghubungkan Kota Balikpapan dan Samarinda yang akan menelan anggaran Rp6,2 triliun tersebut belum mendesak.
"Dari aspek ekonomi keberadaan jalan tol memang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyaralat namun jika melihat kondisi jalan yang rusak parah tentunya Pemerintah Provinsi Kaltim harus lebih memprioritaskan perbaikan jalan tersebut sebab hal itumenyangkut aspek perekonomian masyarakat secara luas," kata Syaifuddin DJ.
Politisi Partai Gerindra itu mengatakan bahwa perbaikan jalan lintas Kalimantan di Kaltim pada poros utara yang menghubungkan Kutai Timur-Berau-Bulungan-Nunukan-Malinau sangat mendesak.
"Kerusakan jalan itu tentunya memicu kenaikan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Berau dan beberapa kota di pedalaman Kaltim akibat distribusi sembako terhambat," katanya.
"Daerah yang mengalami kerujalan jalan itu juga merupakan kawasan transmigrasi sehingga kerusakan tersebut juga menghambat penjualan hasil pertanian mereka. Jadi, menurut saya, perbaikan infrastruktur jalan di Kaltim harus menjadi prioritas," ungkap Syaifuddin DJ.
Hal senada disampaikan Sekretaris Fraksi PPP DPRD Kaltim, Saparuddin.
"Sejak awal secara pribadi sesungguhnya saya tidak setuju dengan jalan tol dengan mempertimbangkan bahwa program pembangunan yang harus dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kaltim harus berbasis prioritas yakni kebutuhan infrastruktur di daerah pedalaman," katanya.
Faktanya, imbuh dia bahwa begitu banyak jalan trans-Kalimantan yang rusak sehingga kondisi itu sangat memprihatinkan dan butuh penanganan yang cepat.
"Namun, karena DPRD dan Pemprov Kaltim sudah mengambil keputusan politik, menyetujui jalan tol tersebut sehingga tidak ada alsaan untuk menarik keputusasan itu tetapi kami harus mengawal proyek jalan tol itu bagaimana bisa berjalan baik," ungkap Saparuddin.
Namun, proyek jalan tol saat ini kata Saparuddin yang juga sebagai Wakil Ketua DPW PPP Kaltim belum ada kejelasan baik dana yang bersumber dari APBN maupun pihak ketiga termasuk izin dari Menteri Kehutanan.
"Sampai saat ini saja, izin dari Menteri Kehutanan terkait penggunaan lahan kawasan Bukit Soeharto belum keluar begitu pula dengan dana APBN dan pihak ketiga," ujar dia.
"Jika memang tidak ada kejelasan lebih baik pembangunan jalan tol tersebut ditinjau ulang sehingga APBD Kaltim bisa dikonsentrasikan pada penanganan infrastruktur yang terbengkalai," katanya menambahkan.
Ia menuturkan bahwa banyak proyek infrastruktur di Kaltim yang membutuhkan penanganan cepat di antaranya, pembanguanan Bandara Samarinda Baru, Jembatan Mahkota II dan Jembatan Mahulu daripada harus membuat proyek baru.
Editor : Iskandar Zulkarnaen
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2011