Penajam (ANTARA Kaltim) - Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, melakukan audit pengelolaan dana desa tahap pertama 2017 di Desa Sebakung Jaya, Kecamatan Babulu, yang diduga terjadi penyelewengan dalam penggunaannya.
"Kami masih melakukan audit terhadap penggunaan dana desa Sebakung Jaya, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD," jelas Sekretaris Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara Aljahari, ketika ditemui di Penajam, Selasa.
Dari informasi yang diperoleh mengenai laporan penggunaan dana desa Sebakung Jaya, semua kegiatan dan pembayaran melalui dana desa tahap pertama 2017 sudah selesai 100 persen, namun di lapangan sejumlah kegiatan ada yang belum rampung.
Menurut Aljahari, ada dugaan Desa Sebakung Jaya melakukan penyelewengan dana desa karena informasi sejumlah kegiatan belum selesai 100 persen, namun pada laporan keuangan penggunaan dana desa semua kegiatan sudah rampung dan dibayar 100 persen.
"Entah minimnya pemahaman dalam mengelola dana desa atau memang ada kesengajaan, jadi saat ini kami masih melakukan audit," katanya.
Aljahari masih enggan berkomentar banyak terkait adanya dugaan penyelewengan terhadap pengelolaan dana desa di Sebakung Jaya tersebut.
"Kami masih melakukan pemeriksaan dana desa di Sebakung Jaya, serta sejumlah desa yang ada di Penajam Paser Utara," ujarnya.
Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara belum menerima hasil pemeriksaan yang dilakukan tim di lapangan, sehingga belum bisa memberikan keterangan pasti.
Aljahari menegaskan, instansinya akan melakukan audit dana desa secara ketat, agar penyelewengan pengelolaan dana desa tidak terjadi atau terulang setiap tahunnya.
"Pemeriksaan harus dilakukan secara ketat, karena anggaran dana desa cukup besar dan langsung dikelola secara penuh oleh masing-masing desa," tambahnya.
Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pemberdayaan dan operasional desa tersebut dikelola langsung oleh pemerintah desa, tanpa melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Kami masih melakukan audit terhadap penggunaan dana desa Sebakung Jaya, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD," jelas Sekretaris Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara Aljahari, ketika ditemui di Penajam, Selasa.
Dari informasi yang diperoleh mengenai laporan penggunaan dana desa Sebakung Jaya, semua kegiatan dan pembayaran melalui dana desa tahap pertama 2017 sudah selesai 100 persen, namun di lapangan sejumlah kegiatan ada yang belum rampung.
Menurut Aljahari, ada dugaan Desa Sebakung Jaya melakukan penyelewengan dana desa karena informasi sejumlah kegiatan belum selesai 100 persen, namun pada laporan keuangan penggunaan dana desa semua kegiatan sudah rampung dan dibayar 100 persen.
"Entah minimnya pemahaman dalam mengelola dana desa atau memang ada kesengajaan, jadi saat ini kami masih melakukan audit," katanya.
Aljahari masih enggan berkomentar banyak terkait adanya dugaan penyelewengan terhadap pengelolaan dana desa di Sebakung Jaya tersebut.
"Kami masih melakukan pemeriksaan dana desa di Sebakung Jaya, serta sejumlah desa yang ada di Penajam Paser Utara," ujarnya.
Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara belum menerima hasil pemeriksaan yang dilakukan tim di lapangan, sehingga belum bisa memberikan keterangan pasti.
Aljahari menegaskan, instansinya akan melakukan audit dana desa secara ketat, agar penyelewengan pengelolaan dana desa tidak terjadi atau terulang setiap tahunnya.
"Pemeriksaan harus dilakukan secara ketat, karena anggaran dana desa cukup besar dan langsung dikelola secara penuh oleh masing-masing desa," tambahnya.
Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pemberdayaan dan operasional desa tersebut dikelola langsung oleh pemerintah desa, tanpa melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017