Samarinda (ANTARA News-Kaltim) - Peranan kaum perempuan di Kalimantan Timur dalam berbagai sektor, termasuk dunia politik masih lemah sehingga perlu berbagai upaya agar mampu memiliki kesetaraan dengan pria, khususnya bagi mendukung program pembangunan setempat.
"Peranan perempuan cukup tertinggal. Bahkan, kaum perempuan justru menjadi objek kalangan tertentu untuk berbagai kepentingan," kata Asisten Bidang Kesra Setprov Kaltim H Sutarnyoto di Samarinda, Jumat.
Hal itu menanggapi tentang kifrah perempuan di Kaltim terkait dengan peringatan Hari Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan gender.
Upaya untuk mendorong peran perempuan Kaltim lebih besar, yakni melalui Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kaltim.
"Kaukus ini harus mampu memotivasi kaum perempuan Kaltim untuk turut berperan dalam pembangunan," katanya.
KPPI Kaltim harus mampu memberikan pemahaman bagi kaum perempuan minimal untuk mengerti politik. Kemudian secara bertahap meningkatkan kemampuan dan sumberdaya manusia
KPPI Kaltim telah terbentuk sejak 2003 lalu dan kepengurusan periode 2011-2016 yang dilantik Asisten III Setprov Kaltim ini merupakan periode kedua dari organisasi ini yang beranggotakan sekitar 36 orang.
Ketua KPPI Kaltim kini adalah Ibu Encik Widyani yang juga seorang anggota Dewan yang andal, yang tentunya bisa memberikan contoh dan pembelajaran kepada para kaum perempuan di daerah ini.
"Maka, kaum perempuan jangan takut kalah bersaing dengan kaum lelaki. Dengan kemampuan yang memadai, bukan mustahil kaum perempuan bisa sukses di lembaga legislatif bahkan menjadi kepala daerah," ujar dia.
Hal tersebut sudah dibuktikan beberapa perempuan di Kaltim yang berhasil dalam pemilihan umum legislatif kemudian meraih kursi di legislatif tingkat daerah dan pusat.
Kaum perempuan juga berani maju dalam pemilihan umum kepala daerah untuk menjadi bupati maupun wali kota, misalnya Rita Widyasari terpilih sebagai Bupati Kutai Kartanegara dan Asmah Gani menyusul sebagai Wakil Bupati Nunukan.
"Kaum perempuan Kaltim dapat ambil bagian lebih banyak, tidak hanya sebagai penyalur hak suara tapi turut menjadi pelaku aktif, sehingga ada keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai atau di lembaga legislatif, maupun sebagai kepala daerah," ujar dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2011
"Peranan perempuan cukup tertinggal. Bahkan, kaum perempuan justru menjadi objek kalangan tertentu untuk berbagai kepentingan," kata Asisten Bidang Kesra Setprov Kaltim H Sutarnyoto di Samarinda, Jumat.
Hal itu menanggapi tentang kifrah perempuan di Kaltim terkait dengan peringatan Hari Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan gender.
Upaya untuk mendorong peran perempuan Kaltim lebih besar, yakni melalui Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kaltim.
"Kaukus ini harus mampu memotivasi kaum perempuan Kaltim untuk turut berperan dalam pembangunan," katanya.
KPPI Kaltim harus mampu memberikan pemahaman bagi kaum perempuan minimal untuk mengerti politik. Kemudian secara bertahap meningkatkan kemampuan dan sumberdaya manusia
KPPI Kaltim telah terbentuk sejak 2003 lalu dan kepengurusan periode 2011-2016 yang dilantik Asisten III Setprov Kaltim ini merupakan periode kedua dari organisasi ini yang beranggotakan sekitar 36 orang.
Ketua KPPI Kaltim kini adalah Ibu Encik Widyani yang juga seorang anggota Dewan yang andal, yang tentunya bisa memberikan contoh dan pembelajaran kepada para kaum perempuan di daerah ini.
"Maka, kaum perempuan jangan takut kalah bersaing dengan kaum lelaki. Dengan kemampuan yang memadai, bukan mustahil kaum perempuan bisa sukses di lembaga legislatif bahkan menjadi kepala daerah," ujar dia.
Hal tersebut sudah dibuktikan beberapa perempuan di Kaltim yang berhasil dalam pemilihan umum legislatif kemudian meraih kursi di legislatif tingkat daerah dan pusat.
Kaum perempuan juga berani maju dalam pemilihan umum kepala daerah untuk menjadi bupati maupun wali kota, misalnya Rita Widyasari terpilih sebagai Bupati Kutai Kartanegara dan Asmah Gani menyusul sebagai Wakil Bupati Nunukan.
"Kaum perempuan Kaltim dapat ambil bagian lebih banyak, tidak hanya sebagai penyalur hak suara tapi turut menjadi pelaku aktif, sehingga ada keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai atau di lembaga legislatif, maupun sebagai kepala daerah," ujar dia.
Editor : Iskandar Zulkarnaen
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2011